Home / Indotimnews / 3 ASN yang Diduga Terlibat Politik Praktis Dinyatakan Panwaslu Gowa tak Terbukti . Kok Bisa?

3 ASN yang Diduga Terlibat Politik Praktis Dinyatakan Panwaslu Gowa tak Terbukti . Kok Bisa?

GOWA – Penanganan perkara ke tiga ASN di Panwaslu Gowa berpolemik, lantaran dua Camat dan Satu Lurah tersebut diduga tertangkap basa oleh pihak Panwaslu Gowa sendiri beberapa waktu lalu, namun kini ke tiga ASN tersebut diduga menjadi ‘cacing’ yang ingin diselamatkan dari perbuatan melanggar kode etik tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) asal daerah Kabupaten Bantaeng yang diciduk oleh Panwaslu di daerah Malakaji Kabupaten Gowa baru baru ini diduga dalam proses mengelabui hukum untuk dibebaskan.

Ke tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kabupaten Bantaeng ini terciduk saat diduga dalam kegiatan sosialisasi politik praktis untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman Nomor Urut 3 oleh pihak Panwaslu Gowa.

Hal itu membuat ke tiga ASN ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya diatas hukum, lantaran diduga menyalahi prosedur kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Seperti yang dibeberkan oleh Panwaslu Kabupaten Gowa. Ketiga ASN tersebut adalah M. Amir Basi berprofesi sebagai Camat Bissappu, kemudian Akhmad Muhlis berprofesi sebagai Camat Tompobulu, dan Sitti Faridah berprofesi sebagai Lurah Gantarang Keke, yang murni temuan panwaslu Kabupaten Gowa.

Hal ini membuat, Ketua Panwaslu Kabupaten Gowa, Suharli mengatakan jika kasus tersebut sementara dalam proses di Kepolisian dalam hal ini Polres Gowa.

“Sementara proses di kepolisian,”kata dia.

Lanjut, saat dipertanyakan keberadaan ke tiga ASN asal Bantaeng itu, Suharli menyampaikan bahwa setelah pembahasan di Gakumdu atas Rekomendasi Panwas satu diteruskan ke kepolisian, dan semuanya ke KASN.

“Rekomendasi panwas setelah bahas di gakumdu 1 di teruskan ke kepolisian, dan semuanya (2) ke KASN,”katanya via whatsapp, Sabtu, 2 Juni 2018.

Lanjut dikatakan, bahwa satu ASN tersebut diteruskan ke Pihak Kepolisian Polres Gowa karena memenuhi unsur pidana dan dua ASN lainnya dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Walaupun dalam keadaan tertangkap basah.

“Yang 2 dianggap tidak memenuhi unsur pidana jadi kena pelanggaran administratif Ketiganya,”katanya via whatsapp, Sabtu 2 Juni 2018.

Saat kembali dipertanyakan, apa yang membuat dua ASN tersebut dianggap tidak memenuhi unsur pidana?. Ketua Panwaslu Gowa, Suharli enggan memberikan keterangan meski sudah dikonfirmasi.

Ditempat terpisah, Dr.Rahmansyah, Politisi DPRD Provinsi Sulsel mengatakan jika ada ASN yang tidak netral dan apalagi terlibat scara langsung dalam soal pilkada maka harusnya Panwas dan termasuk unsur Kepolisian harus tegas dan jangan main main.

“Ingat, yang biasa menjadi sumber masalah adalah karena penyelenggara mengabaikan hal hal prinsip seperti itu. Apalagi dilakukan oleh Camat dari Bantaeng ini sudah sangat jelas pelanggarannya,”tegas dia, via whatsapp kepada Info Makassar, Sabtu 2 Juni 2018.

Laporan: Wawan

loading...