Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Puspol dan Analis Ekonomi Politik: Jika RUU Pengampunan Pajak melenceng, rentang terjadi pembangkangan

oleh -435 views

IMG-20160705-WA0001Makassar– Terkait dengan sorotan Tax Amnesti  atau pengampunan pajak, pemerintah harus tetap fokus pada upaya untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Bukan malah sebaliknya.

Hal tersebut dikatakan, Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Puspol dan Analis Ekonomi Politik AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), Kusfiardi dalam keterangan persnya yang diterima redaksi indotimnews,com, Selasa (5/7).

Dalam konteks itu, lanjut Kusfiardi, RUU Pengampunan Pajak semestinya lebih tepat ditempatkan sebagai pengaturan tentang pelaporan dan repatriasi dana. Jadi,  bukan pada pengampunan pajaknya.

“Dengan begitu nama RUU ini yang tepat  adalah RUU tentang pelaporan dan repatriasi dana,” ucapnya.

Dipaparkan, dalam konteks itu pula, siapapun bisa mengajukan tetapi terbatas hanya untuk kekayaan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPH.

“Insentif tarif tebusan hanya berlaku utk pelaporan dan repatriasi dana. Tapi tidak berlaku untuk tunggakan pajak yg sdh terhitung menunggak mnenurut ketentuan perpajakan yang ada,” cetus Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Puspol dan Analis Ekonomi Politik AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) .

Tarif yag berlaku paparnya, harus bisa mencerminkan rasa keadilan. Kisaran yg bisa memenuhi unsur itu di angka 25-40 persen. Dg tarif tsb, pelapor msh dpt discount 60-75 persen.

Demikian, tata cara penyelenggaraannya disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur efektifitas dan akuntabilitas.

“Nah, guna mengoptimalkan tata cara tersebut perlu melibatkan BPK dan BPKP dlm penyusunan sistem pelaksanaan kebijakan terkait pelaporan dan repatriasi dana,”terang Kusfiardi.

Dengan tegas ia mengusulkan,  perlunya dibentuk tim monitoring dan supervisi supaya menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dlm menjalankan kebijakan terkait pelaporan dan repatriasi dana.

“Jika nanti pembahasan RUU Pengampunan pajak  jauh melenceng dari gambaran diatas, maka negara akan mengalami kerugian yang kesekian kalinya dalam potensi penerimaan pajak. Bahkan jika pengampunan juga diberikan pada tunggakan pajak yang sudah dilaporkan maka kewibawaan hukum perpajakan nasional menjadi hilang,” katanya.

menutup rilisnya, Kusfriadi menghuatirkan kondisi ini bisa saja memicu pembangkangan oleh warga negara yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai hukum yang berlaku.

Editor: Uchu Mattawang

 

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.