Home / Indotimnews / HARI HAM, GRD: Soal Papua, Pemerintah Perlu Merubah Pendekatan Keamanan

HARI HAM, GRD: Soal Papua, Pemerintah Perlu Merubah Pendekatan Keamanan

MAKASSAR– Pulhan Aktivis Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menggekar aksi unjuk rasa, di Makassar, Senin (10/12).

Jenderal Lapangan aksi KP-GRD, Benediktus Dola dalam orasinya memgatakan, bak wabah, jelang Desember, peristiwa kekerasan lazim menggilas Tanah Papua. Kabar teror, kekerasan, dan penangkapan aktivis dari hari ke hari dalam minggu akhir November mulai bermunculan.

” Ketakutan terhadap Papua alias “Papua fobia” tampak dalam upaya pembatasan berekspresi dan berpendapat, seperti melokalisir demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota di Pulau Jawa, Papua, dan Sulawesi. Intimidasi aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua dengan cara mendatangi dan memeriksa asrama-asrama mahasiswa Papua di Makassar, serta melarang kegiatan-kegiatan politik mahasiswa Papua,” ucapnya.

Dikatakan, Konflik Papua sudah berlangsung beberapa dekade, seperti dialami Timor Timur dan Aceh. Dua wilayah itu telah selesai, setidaknya secara politik, dengan mengakomodasi status sebagai otonomi khusus dan negara merdeka Timor Leste.

“Pada 2001, Papua diberikan status otonomi khusus, tetapi tak juga bisa menyelesaikan persoalan konflik, pelanggaran HAM, dan meredam suara kemerdekaan. Sekitar lima tahun terakhir, nasionalisme Papua semakin menguat yang dikembangkan oleh kaum muda terdidik, yang punya pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang sejarah Papua,” sambung Banediktus.

Nah, Seiring perkembangan nasionalisme Papua, aktivis ini mengakui, pemerintah Indonesia perlu mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan non-kekerasan. Pendekatan keamanan telah berlangsung sejak 1960-an dan menuai kecaman keras lantaran persoalan kemanusiaan dan segudang pelanggaran hak asasi manusia.

Berikut tuntutan aksi GERAKAN REVOLUSI DEMOKRATIK (GRD) ;

1. Stop Politisasi Konflik Papua masalah papua bukan masalah PILPRES !
2. Usut tuntas pembunuhan terhadap masyarakat papua ;
– Wamena berdarah 2003
– wasior berdarah 2001
– paniai berdara 2014

3. Berikan jaminan kebebasan pers dipapua !
4. Stop perampasan tanah ulayat papua !
5. Hentikan pendekatan secara militerisme dipapua !
6. Tutup PT. FREEPORT sekarang juga !
7. Berikan Plebisit terhadap Rakyat Papua !

Aksi inioun nampak dikawal ketat sejumlah aparat kepolisian. (*)

loading...