Aktivis akan layangkan gugatan ke MK agar Pepres No.5 Tahun 2015 terkait Regident Ranmor dicabut karena tak diamini

oleh -213 views

images(5)Makassar– Sejumlah aktivis pemerhati penegakan hukum dan pengawala kebijakan pemerintah, berencana akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 5 Tahun 2015.

Pasalnya, Peraturan presiden ini yang seharusnya menjadi acuan pihak pelayanan kepolisian, Satuan Lalulintas, seakan hanya selogan belaka tanpa bis amnejadi dasar pelayanan di setiap kantor samsat di negeri ini.

Aktivis pro hukum dan kebijakan pemerintah, Hikrah H, yang juga mahasiswa salahsatu Perguruan Tinggi di Kota Makassar, menilai Pepres yang semestinya jadi acuan yang bersifat pro publik dan transparan, akan membawa pelayanan tersebut tanpa diwarnai dengan aksi pungutan liar (pungli).

“Saat ini kami dan sejumlah teman-teman lainnya tengah mengkaji, pola penerapan pelayanan yang akan bermuara pada dugaan pungli jika regident ranmor baru yang notabenenya punya berbagai aturan yang tak diatur dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ucap Hijran via telepon selularnya, Selasa pagi (24/5).

Oleh sebab itu kata aktivis pro hukum dan kebijakan pemerintah ini, dengan mengacu pada Pepres yang ada, pelayanan kepolisian akan mampu mengawal program pemerintahan Jokowi-JK pelayanan bebas pungli dan KKN.

“InsyaAllah kami dengan berbagai jaringan aktivis yang ada di daerah lainnya, berwncana dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan ke MK, agar Pepres Nomor 5 Tahun 2015 segera dicabut karena tak bebararti lagi untuk pelayanan publik di kantor Samsat,” terangnya.

Sementara itu, Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI), melalui Sekertarisnya, Nasution Jarre, menyatakan dukungan ke aktivis yang akan melayangkan gugatan ke MK demi kepentingan pelayanan publik bebas dari berbagai bentuk pungutan liar (pungli) dan Kolusi, Korupsi. dan Nepotisme (KKN).

Demikian dengan Aktivis Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), juga mengecam jika Pepres tersebut terabaikan, dan dianggap tak berguna lagi.

“Kami dari GRD suap bersatu dengan kawan-kawan lainnya untuk menghantar gugatan ke MK. Karena presiden harus menarik kembali Pepres dan memberlakukan PERKAP yang selama ini menjadi acuan,” ungkap Ketua GRD, Amar Anggriawan.

Di tempat terpisah, Aktivis Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) Sulsel, mengharapkan agar Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, tak usah merecoki pelayanan prima yang sudah berjalan sesuai harapan di Kantor Samsat. Malah yang harus dikerjakan adalah menarik kembali sistem penerbitan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan di seluruh pokres yang ada.

“Untuk menghindari terjadinya pungli dan mengawal kebijakan kepolisian yang sudah dideklarasikan pelayanan bebas tanp pungli dan KKN, Ditlantas Polda Sulsel segera menarik kembali penerbitan BPKB yang ada di setiap polres,” pinta Direktur JOIN Sulsel, Mansur Asis, SE.

Editor; Zoel

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.