Aktivis GAM: Tidak jelas status hukum pengelolaan Villa Massenrempulu

oleh -211 views

Indotimnews– Gerakan Aktivis Makassar (GAM) menilai, tidak jelasnya status pengelolaan Villa Massenrempulu atau Villa Bambapuang, membuat aktivis itganisasi Cababang Enrekang mengecam hal tersebut.

“Ini dikarenakan villa tersebut adalah objek wisata dan merupakan aset pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Enrekang,” ucap Koordinator aksi GAM Enrekang, Hendrianto Jufri Kamis (22/12/2016).

Dikatakan, apabila dikelola dengan baik tentunya berdampak baik untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penghasilan masyarakatnya.

“Hingga saat ini status pengelolaan villa tersebut tidak jelas,” tambahnya.

“Apakah selama tiga tahun terakhir dipihak ketigakan ataukah dikelolah oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata dibawa kepemimpinan Bupati, Muslimin Bando?,” tanya Hadriyanto.

Menurutnya, sudah tiga tahun pengelolaan maupun PAD dari Villa yang terdaftar sebagai aset daerah tidak jelas kemana arahnya.

“Sementara tiga tahun pula tak kurang dari Rp 2 miliar uang negara yang bersumber dari APBD terus dialokasikan ke Villa tersebut,” ucapnya.

“Jangan sampai dugaan kami bahwa ada unsur KKN yang dilakukan sang bupati di Villa tersebut memang benar,” ujar Hendrianto.

Dia menegaskan, bahkan Dinas Pengeloaan Kuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang mengaku sudah tiga tahun tidak pernah menerima PAD dari Villa itu.

Ini semakin menguatkan kami bahwa ada dugaan praktek korupsi dalam pengelolaan Villa yang terletak di Dusun Pulauan, Desa Bambapuang, Kecamatan Enrekang itu.

Ditambah lagi dengan belum adanya RIPPDA yang diterapkan oleh Pemda Enrekang, membuat leluasa pemangkuh jabatan memainkan pengelolaan wisata.

“Kami mendesak pihak penegak hukum segara menangani dugaan tersebut, jika tidak kami akan melakukan aksi unjuk rasa dan mengadukan kasus ini ke Kejati Sulsel,” tegas Hendrianto. (*)

loading...
loading...