Aktivis GRD minta Dirlantas Polda Sulsel perketat pengawasan kebawah terkait indikasi pungli yang masih berjalan di luar PNBP

oleh -163 views

Indotimnews– Aktivis Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), meminta pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, terkait pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerag Sulawesi Selatan (Ditlantas Polda Sulsel), diminta transparan dalam pengelolaannya.

Sekjen Komite Pusat (KP-GRD), Romi Heru dalam rilisnya yang diterima indotimnews.com, Kamis (16/2/17), menjelaskan, bahwa pengelolaan PNBP pada penjualan Buku BPKB, Nomor Polisi (nopol), dan sejumlah titik penerimaan termasuk pungutan yang tak diatur dalam PNBP, harus transparan.

“Kita mengindilasikan, penerapan peraturan pemerintah itu, khusus penerimaan PNBP ataupun pungutan tanpa aturan, masih menuai pergunjingan,” ucap Romi.

Ia menambahkan, yang kerap pula diperbincangkan, dugaan penjualan BPKB dan nopol pilihan untuk kendaraan bermotor (ranmor) baru dan proses pengurusan para birojasa masih diwarnai isu pungutan di luar ketentuan.

“Kami meminta ketegasan pucuk pimpinan di Ditlantas Polda Sulsel, untuk meningkatkan kontrol terhadap anggotanya. Jangan sampai ulah sejumlah oknum yang ada di Ditlantas Polda Sulsel, bisa merusak tatanan kelembagaan kepolisian yang kita cintai,” tegas Sekjen KP-GRD.

Ia juga mencontohkan, Penjualan BPKB untuk sepeda motor sesuai PNBP Rp.275 ribu, yang dibayar para biro jasa Rp.375 ribu. Demikian pada ranmor roda empat sesuai PNBP harga BPKB Rp.375 ribu per unit disetor ke loket BRI Ditlantas Polda Sulsel. Setelah itu, para pengurus dialer ranmor baru, mendapat tagihan sisa harga BPKB yang sudah ditetapkan kelebihannya.

Sementara itu, Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol. Winarto, sudah kerap menakankan dan menjelaskan pada publik melalui media, bahwa pihaknya memegang teguh komitmen pelayanan prima dengan menegakkan aturan Pp. No. 60 Tahun 2016.

“Saya berharap jika ada temuan masyarakat, dilengkapi bukti yang kongkrit, laporkan ke pihak Propam Polda Sulsel,” tegas Winarto saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Laporan: Tim

loading...
loading...