AMPERA: Program bantuan pangan non tunai Sulsel diduga dikorupsi secara berjamaah

oleh -126 views

JAKARTA–  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

BPNT sendiri sebagai upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless), yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM.

Toh, Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur melalui aplikasi e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.

Namun, tidak seindah perencanaan yang disusun oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. BPNT kini menuai banyak kontroversi, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga berbagai laporan warga yang menjadi KPM menyayangkan sembako yang diberikan tidak sesuai dan bahkan melanggar aturan Pedoman Umum Program Sembako 2020.

Rafik Rumaf selaku jendral lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) dalam rilisnya mengatakan bahwa salah satu tujuan program tersebut yakni memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.

“Fakta di lapangan menunjukkan adanya sembako dalam bentuk kalengan yang bermerek *SMS* yang diduga disuplay oleh CV Banteng timur indonesia marak dilapangan dan terkesan ada pembiaran sehingga kami duga konspirasi massif terhadap pembiaran ikan kaleng ber merk *SMS* tersebut pada program BPNT,” jelasnya.

Dipaparkan, terkait program penyaluran ikan kaleng merek *SMS* di beberapa kabupaten kota se sulsel yang tanggung jawab tikor provinsi.

“Kami sinyalir adanya intervensi penentuan suflayer dan komediti sehingga pada pelaksanaan nya sangat bertentangan dgn pedoman umum yang dimana penyaluran tersebut tidak seharusnya di paketkan dengan komediti lain namun pada kenyataan nya proses penyaluran tersebut di paketkan,” tegas Rafik.

 

“Kamipun indikasikan tipikor provinsi berselingkuh dengan oknum pengusaha inisial AL yg diduga mengatur komiditi dan suplayer serta melakukan penyuapan pada tikor kabupaten dan dinas sosial setempat guna untuk mempermudah proses penyaluran tersebut,” tambah aktivis AMPERA ini.

Olehnya itu rafik rumah selaku jendlap aksi akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas dengan melaporkan secara resmi hal tersebut di mabes polri dan kementrian karena sangat miris jika program BPNT ini dijadikan alat kepentingan, baik dari segi bisnis ataupun politik tanpa memikirkan dampaknya ke depan.

“Di sisi lain, rakyat makin menjerit ketika hak-haknya dirampok secara terstruktur, sistematis dan massif,” katanya.

“Jika ini dibiarkan terjadi, lalu kemana wajah gubernur dan wakil gubernur di tengah janji politiknya mengantarkan Sulsel pada gerbang kesejahteraan dengan desain peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal? Hal ini tidak bisa dibiarkan, pihak yang berwajib harus betul- betul mengusut dengan serius CV. Banteng timur Indonesia selaku suplayer ikan kaleng merk *SMS* yang beredar dalam pusaran BPNT Sulawesi Selatan,” ucapnya.

“Oleh karena, aparat kepolisian jangan sampai kemasukan angin dalam menangani kasus tsb dan segera mengusut tuntas oknum mafia ikan kaleng dalam penyaluran program BPNT,” pungkasnya mengingat kasus tsb telah bergulir di Polda Sulsel namun sampai hari ini tidak ada kejelasan sejauh mana penanganan kasus tersebut,” pungkasnya. (Rilis)

loading...
loading...