Ancam unjuk rasa, GRD bersama FSPBI tolak kebijakan PT. Indoprima Multi Plasindo

oleh -443 views

Indotimnews– Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dinilai dilakukan PT. Indoprima Multi Plasindi kepada 15 pekerjanya yang tergabung dalam Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) yang penolakan penandatangan PKWT dengan dialihkannya dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap, diprotes dengan unjuk rasa.

Andi Etus Mattumi, Ketua Umum Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) memaparkan bahwa, Pengusaha tidak boleh mengubah status Pekerja Tetap menjadi Pekerja Kontrak. Apabila itu dilakukan akan melanggar hukum.

“Secara aturan hukum tidak mengatur eksplisit mengenai hal ini, namun justifikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak adalah sama saja dengan penurunan status,” ucap Ethus dalam rilisnya yang diterima indotimnews.com, Sabtu (25/2/17).

Dijelaskan, penurunan status pekerja dari tetap menjadi kontrak adalah masuk kategori PHK. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 yang menyatakan :
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

“Ini bukti kuat bahwa pihak perusahaan dalam hal ini PT.INDOPRIMA MULTI PLASINDO telah banyak melanggar hukum termasuk Kepmen no.100 tahun 2004 tentang mekanisme jenis pekerjaan untuk di berlakukan sistem kontrak (PKWT),” paparnya.

Dari pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kota Makassar tegas Ethus, telah memberikan surat anjuran kepada pihak perusahaan agar secepatnya melakukan perdamaian dengan pihak pekerja.

“Namun pihak perusahaan tidak menindak lanjuti anjuran dari Disnaker Kota Makassar,” keluhnya..

Rencananya dalam waktu dekat, setelah melakukan aksi di DPRD kota Makassar, aktivis tergabung dalam Front Rakyat Bersatu (FORBEST) yang di dalamnya tergabung FSPBI, SPMN, GRD akan melanjutkan aksi unjuk rasa di kantor Disnaker Kota Makassar dan Kantor Balaikota sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat.

“Apabila pihak pemerintah tidak mendesak pihak dan tak memberi sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang telah termaktub dalam UU dan Kepmen, sangatlah dipertanyakan kredibilitasnya,” tutup ketua umum KP-GRD.

Kiriman: Humas KP-GRD

loading...
loading...