Anggota DPR-RI Ragukan Penurunan DAK Kota Tikep

oleh -304 views

Indotimnews– Beredarnya Informasi terkait dengan penurunan DAK Baik disampaikan melalui Sekertaris Daerah Kota Tikep Thamrin Fabanyo saat melakukan pertemuan dengan Komisi II DPRD Tikep baru-baru ini, Maupun Rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mencapai 50% diragukan keabsahannya oleh Anggota Komisi XI Bidang Pengelolaan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Drs. Ahmad Hatari.

Dalam agenda reses yang dilakukan pihaknya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tikep pada Kamis, (9/11/16), ia mengatakan keputusan terkait dengan penurunan DAK yang menimpa Kota Tikep seharusnya berdasarkan Undang-Undang tentang APBN 2017, sehingga naik dan turunnya DAK tergantung dari perintah undang-undang.

“Bisa saja pengakuan pemerintah kota tikep ini adalah permainan kata-kata, karena kalau bicara anggaran itu tidak bisa bermain dengan kata-kata harus dengan data, apalagi saat ini pemerintah kota tikep belum melakukan pembahasan KUA-PPAS lalu bagaimana mereka bisa tau bahwa DAKnya menurun. Lagipula Undang-Undang APBN itu, hari ini baru mungkin ditetapkan sehingga kapan Pemerintah Pusat menyerahkan DIPA kepada mereka”. pungkasnya saat ditemui Indotimnews.com usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD Tikep yang bertempat di ruang rapat DPRD Tikep.

Olehnya itu, ia menegaskan, jika informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk dijelaskan kepada publik. karena belum adanya pembahasan KUA-PPAS antara pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga tidak bisa dilakukan estimasi anggaran.

“Saya komisi XI dan Saya di Badan Anggaran, tetapi saya belum lihat data itu. Jadi masalah anggaran tidak bisa kita bermain dengan kata-kata harus datanya ditunjukan, sehingga kalau pemerintah sudah mengajukan KUA-PPAS dan kemudian dilakukan pembahasan baru kita bisa memastikan DAKnya turun atau naik,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya dihadapan sejumlah anggota DPRD Tikep lelaki politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan sejumlah dana transfer yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke setiap daerah, diantaranya Dana Transfer Khsus Reguler dianggarkan senilai Rp. 20.396.248,563 Trilyun, yang membiayai Pendidikan dan Kesehatan, Perumahan dan pemukiman, Pertanian , Kelautan dan Perikanan Industri Kecil Menengah.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan senilai Rp. 34,54 Trilyun, untuk pembangunan sanitasi, pasar dan irigasi yang berskala kecil, kemudian DAK Afermasi senilai Rp. 3,4 Trilyun. DAK Khusus fisik disediakan senilai Rp. 115,1 Trilyun. Ditambah dengan pengelolaan tata kelola pemerintah seperti penghargaan WTP yang dianggarkan tahun 2017 ini senilai Rp. 7,5 Trilyun Yang dimana secara keseluruhan totalnya senilai Rp. 760,9 Trilyun.

“Mudah-mudahan dengan juragan yang sekarang ini tidore tetap menerima WTP sebagaimana pemerintahan sebelumnya”. Tuturnya dihadapan sejumlah Anggota DPRD Tikep.
Laporan : Ute

loading...
loading...