Apa alasan Menhub tolak Bandara Kukar?

oleh -174 views

images(3)Balikpapan– Kabar tak sedap menghampiri Kutai Kartanegara (Kukar). Rencana pemerintah daerah membangun bandara di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, yang sudah di-groundbreaking April lalu, ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepada Kaltim Post, Menhub Ignasius Jonan menegaskan penolakannya di sela kunjungan ke Balikpapan, dua hari sebelum Idulfitri lalu. Jonan membeberkan sejumlah proyek yang berkaitan dengan transportasi di Kaltim.

“Proyek infrastruktur transportasi menjadi perhatian kami. Namun, belum tentu usulan (dari Kaltim) tersebut disetujui,” katanya. Salah satunya, Jonan memastikan, Kemenhub tidak memberikan izin pembangunan bandara di Loa Kulu, Kukar.

Jonan mengatakan, penolakan itu lantaran Kukar dianggap belum layak memiliki bandara. Bukan karena membebani APBN atau yang lain, namun posisi bandara di Loa Kulu menjadi penyebab.

Bandara yang dibangun atas dana investor itu disebut terlampau dekat dengan lapangan terbang yang lain. Jarak Loa Kulu dengan Bandara Samarinda Baru (BSB) sekitar 60 kilometer. Sementara itu, dengan Bandara Temindung di Samarinda, bandara Loa Kulu hanya terpisah 48 kilometer. Pun demikian dengan Bandara Internasional Sultan AM Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang berjarak 112 kilometer dari Loa Kulu.

Sejauh ini, Pemkab Kukar telah membuat studi kelayakan serta menyiapkan lahan, termasuk groundbreaking pembangunan bandara. Namun, hal tersebut, menurut Jonan, bukan faktor utama.

“Saya tegaskan, Tenggarong tidak diberikan izin membangun bandara. Ingat, untuk membangun bandara bukan menyiapkan lahan saja. Ruang udara tidak boleh bermasalah,” tegas mantan direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

Kemenhub, sebut dia, segera menyurati Pemkab Kukar mengenai penolakan izin tersebut. “Mereka (pemkab) sudah tahu, kok,” ujarnya.

Jauh sebelum Jonan menegaskan penolakan, Pemkab Kukar telah membangun kesepakatan dengan sejumlah investor. Selain bandara khusus, dibangun pula kota pintar di Loa Kulu. Meski demikian, Jonan bersikeras bahwa Kukar belum layak memiliki bandara.

“Saya tidak tahu soal itu (smart city). Yang jelas, dari sisi udara, izin tidak bisa dikeluarkan,” tegas Jonan.

Pernyataan itu mengejutkan. Pemkab Kukar berulang kali mengklaim sudah mengantongi izin dari Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub, untuk membangun bandara tersebut.

Pada 18 April 2015, Pemkab Kukar sudah mengadakan groundbreaking bandara yang diberi nama Kutai Agung itu. Bersamaan pula dengan proyek smart city.

Dalam acara yang menurut rencana menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin yang hadir. Kala itu, Gobel mengapresiasi proyek tersebut. Dia menyebut bahwa sebuah konsep pembangunan kota dengan bandara patut dicontoh.

Bandara dan kota pintar di Loa Kulu terinspirasi dari Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), konsep kota di Jepang. Adapun investor pembangunan yakni PT Nusa Energindo Persada bersama konsorsium (tentang kota pintar, lihat infografis).

Ide pembangunan kota pintar mencuat saat bupati Kukar saat itu, Rita Widyasari, bersama Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bambang Arwanto, berkunjung ke Fujisawa City Tokyo, Jepang. Kunjungan kerja tersebut juga diikuti pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pemkab Kukar bahkan mengklaim bahwa gubernur Kaltim sudah mendukung pembangunan bandara.

Jonan justru mencurahkan perhatian kepada Bandara Temindung Samarinda. Kemenhub berjanji menyiapkan anggaran untuk memperbaiki berbagai fasilitas di bandara yang sudah dikepung permukiman itu. Bandara tersebut, menurut dia, sering dilanda banjir. Pagar pembatas juga banyak yang rusak.

“Saya sudah pernah ke Temindung. Banyak yang harus diperbaiki termasuk drainase agar landasan pacu tidak tergenang ketika hujan,” kata Jonan. Dia mengetahui, landasan pacu bandara biasa digunakan warga untuk bermain bola pada waktu tertentu.

“Saya sudah terima informasi itu. Tidak layak tapi segera diperbaiki,” ungkapnya.

TUNGGU SURAT
Mengenai penolakan izin pembangunan bandara di Loa Kulu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Marsidik mengatakan, belum menerima surat resmi. “Walaupun informasi itu langsung dari Menhub, harus ada surat,” ucapnya.

Namun, dari beberapa kali rapat dengan Kemenhub, Marsidik mengatakan, pusat menyetujui pembangunan bandara. “Memang dengan syarat tetapi Kemenhub menyetujui pembangunan bandara,” tuturnya.

Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Totok Heru Subroto tidak ambil pusing dengan penolakan Menhub. Dia mengatakan, kawasan tersebut akan berkembang pesat dalam 5–10 tahun. Keberadaan bandara pun tak bisa ditawar lagi ketika smart city sudah dibangun.

“Kawasan pembangunan bandara bahkan masuk RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) nasional. Saat ini fasilitas jalan lingkar dikebut. Dari bandara Jongkang, tak sampai 15 menit tembus ke ring road di Jalan Suryanata, Samarinda,” terang Totok.

Untuk sampai ke ring road Samarinda, disiapkan jalan selebar 24 meter. Satu jalur, sebut Totok, memiliki lebar 12 meter.

“Jalan itu sudah menyerupai jalan tol. Jika fasilitas pendukung rampung dan bandara tak disetujui, sangat disayangkan,” ucapnya.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Loa Kulu dipastikan berjalan tahun ini. Turut terkoneksi ke pembangunan ring road di Tenggarong. “Belum lagi Jembatan Mangkurawang juga dibangun. Ditambah Jembatan Kartanegara (di Tenggarong) yang rampung tahun ini, tiga jembatan terkoneksi ke ring road,” tuturnya. Posisi bandara pun kian strategis.

SERIUSI KERETA API
Kembali ke Jonan, dia juga menyinggung proyek kereta api penumpang Trans Kalimantan. Saat ini, studi kelayakan berjalan. Jonan memastikan tak sepeser pun dana yang dikeluarkan daerah. Biaya sepenuhnya dari APBN.

Namun, menurut dia, Pemprov Kaltim mesti merapatkan barisan dengan pemkab/pemkot. Terutama wilayah yang dilintasi kereta api, untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang selama ini selalu alot.

Alokasi pembebasan lahan telah disiapkan di APBN tahun depan. Rute Tanjung, Kalimantan Selatan, ke Balikpapan mendapat Rp 351 miliar. Rute Balikpapan ke Samarinda Rp 133,5 miliar. Tahun pelaksanaan pembebasan lahan kedua rute tersebut berbeda. Jalur Balikpapan–Samarinda 89 kilometer dimulai setahun lebih cepat dibanding rute Tanjung–Balikpapan 234 kilometer.

Namun, Jonan tak memastikan kapan proyek fisik dimulai. Keputusan itu setelah studi kelayakan selesai.

(kaltimpost)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.