Apakah Hak Imunitas KPK Diperlukan Dalam Kasus Bambang Widjojanto?

oleh -145 views

_20150127_083827Indotimnews.com– Kasus yang dialami Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri memunculkan kembali wacana hak imunitas bagi pimpinan KPK. Tujuannya agar tidak terjadi lagi kriminalisasi yang bertujuan melemahkan KPK.

Bambang Widjojanto akhirnya memilih mundur sementara dari KPK meski menilai kasus yang disangkakan kepadanya direkayasa. Bambang mengatakan, menurut Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bilamana seorang pimpinan KPK tersangka maka diberhentikan sementara. Dia mengatakan akan taat pada konstitusi sampai perkaranya terbukti.

“Saya tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK,” kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1)..

Deputi pencegahan KPK Johan Budi SP, menyatakan pengunduran diri Bambang pasti mengganggu kinerja KPK. “Kalau tidak terganggu tentu naif. Kalau Pak Bambang mundur pasti terganggu terutama kecepatan penanganan perkara atau program yang lain,” kata Johan.

Pengamat Politik Boni Hargens menyatakan mendukung jika pimpinan KPK mendapat hak imunitas. Dia menilai hal itu dapat mencegah pengkriminalisasian pimpinan dan memperlancar kinerja KPK. “Saya setuju KPK harus diberi hak imunitas seperti diplomat,” ujar Boni di Jakarta, Ahad (25/1).

Boni mengatakan kerja pimpinan KPK tergolong berat dan penuh tekanan. Hal itu dapat meningkatkan tingkat stres dalam diri pimpinan KPK. “Ini (hak imunitas) akan membuat dia stresnya berkurang dan upaya kriminalisasi pun tidak akan membahayakan dia,” kata dia.

Lebih lanjut, Boni meyakini pemberian hak imunitas juga dapat mendorong kinerja KPK semakin optimal. Menurut dia, ke depan KPK akan banyak menangani kasus korupsi yang butuh fokus ekstra. “Saya kira itu jauh lebih baik dan mendorong KPK untuk membongkar banyak kasus,” terang dia.

Bagaimana polemik soal pemberian hak imunitas ini? Sejumlah pihak menyatakan setuju, sejumlah pihak menolak. Berikut rangkumannya: (Merdeka.co,)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.