Home / EKOBIS / ASP dan Nelayan Menantang Pansus RZWP3K: “Jangan putuskan pendidikan kami”

ASP dan Nelayan Menantang Pansus RZWP3K: “Jangan putuskan pendidikan kami”

MAKASSAR– Muhaimin Arsenio, selaku koordinator aliansi selamatkan pesisir (ASP) mengatakan oroduk hukum kita tidak berdaulat. Perda yang dibuat oleh pansu RZWP3K untuk melegitimasi kegiatan yang merusak lingkungan serta memiskinan nelayan dan masyarakat pesisir. Seharusnya perda tersebut berpihak kepada rakyat, terutama Nalayan tradisional.

“Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) oleh pansus, tidak partisipatif. Seharusnya peraturan tersebut disusun, harus melibatkan masyatakat yang akan terkena dampak,” jelasnya, Rabu (14/11).

Diketahui, Walhi sulsel, sudah dua kali memasukan atau menyerahkan pandangan kritis kepada ketua pansus RZWP3K. Namun hal tersebut  mereka abaikan. tidak ada satupun yang dimasukan dalam peraturan tersebut.

“Sekarang ketua pansus sedang tuli sehingga suara nelayan galesong raya dan ASP hingga hari ini  tidak dihiraukan.
ASP hingga saat ini tetap konsisten menolak pasal-pasal yang mengakomodir reklamasi dan tambang pasir laut,” tambah Muhaimin.

Ia juga menegaskan, perda tersebut akan disahkan minggu depan, kalau aturan itu masih diakomodir, sama saja pansus memutuskan pendidikan 10.000 anak nelayan.

Sementara, Dg. Tako perwakilan nelayan Galesong meminta kepada pembuat kebijakan, DPRD dan Gubernur agar tidak lagi menambang pasir di laut Galesong raya.

“Cukup kemarin kalian hancurkan hidup kami jangan lagi sekarang. Kalau ketua pansus RZWP3K,  pak Rangga tidak memperjuangkan Nelayan l, Maka kami akan menyampaikan kepada masyarakat Gelesong agar tidak di pilih kembali.
Kami sangat menderita semenjak ada tambang pasir,” harapnya.

Diakhir pembicaraan, Dg Tako menyampaikan jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa memperjuangkan suara rakyat.
Kami berharap jangan ada lagi penambangan di galesong raya. (*)

loading...