Home / Indotimnews / ASP mendesak Gubernur dan pansus DPRD segera hapus alokasi tambang dan Reklamasi di draf RZWP3K

ASP mendesak Gubernur dan pansus DPRD segera hapus alokasi tambang dan Reklamasi di draf RZWP3K

MAKASSARSaat ini panitia khusus (pansus) Rencana Zonasi Wilaya Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), melaksanakan rapat Paripurna diruangan paripurna lantai 3. Rapat tersebut di pimpin oleh H. Moh. Roem, S.H , M. Si ketua DPRD provinsi Sulsel.  Yang dihadiri oleh  Gubernur Sulsel , anggota DPRD provinsi dan jajaran pemerintah provinsi Sulsel.

Dalam rapat paripurna akan menyetujui produk hokum yang dibuat oleh pansus RZWP3K yang tidak partisipatif. Kebijakan tersebut akan mengakomodir kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan, seperti kegiatan reklamasi dan tambang pasir laut. terlihat sangat jelas bahwa rencana zonasi lebih diarahkan sebagai payung hukum kebijakan pesisir yang exploitative.

Luas alokasi pertambangan pasir laut sebesar 26,262.54 Ha.  Khusus kabupaten Takalar, alokasi ruang tambang pasir laut blok Spermonde sebesar 19,348.69 Ha. Lokasi blok Spermonde ini bersinggungan dengan kawasan perikanan pelagis dan demersal yang banyak dicari oleh nelayan.

Alokasi ruang zona jasa dan perdagangan yang secara khusus diarahkan untuk mengakomodir rencana dan proyek reklamasi di Sulawesi Selatan sebesar  3.849.98 Ha, khusus di kota Makassar seluas 3.133.29 Ha yang diperuntukkan untuk mengakomodir proyek reklamasi pesisir dan rencana pembuatan pulau-pulau reklamasi baru yang akan membunuh masyarakat pesisir dan nelayan Sulsel.

Dampak dari kegiatan tambang pasir laut oleh kapal Boskalis dan Jan  De Nul, sebagai berikut.

Tercatat hingga saat ini, 3 pemakaman umum di tiga desa, Sampulungan, Bontosunggu dan Mangindara rusak parah akibat ombak besar serta Abrasi pesisir  semakin bertambah luas. Yang lebih miris lagi desa Bontomaranu terdapat 22 kepala keluarga melakukan relokasi diatas tanah Negara. ini fakta ril yang terjadi dilapangan.

Jika produk hokum tersebut masih memasukan kegiatan pertambangan dan reklamasi pesisir didalam draf RZWP3K, sama saja Pemerintah dan DPRD Sulsel membunuh nelayan Galesong raya secara pelan-pelan. kalau mau melihat nelayan mati kelaparan datang saja di Galesong raya, karena lokasi tangkap nelayan hancur ditambah dengan pesisir terkena abrasi.

Aliansi selamatkan pesisir (ASP) mendesak Gubernur Sulsel untuk segera penuhi janjinya pada masyarakat pesisir dan nelayan Galesong raya bahwa pertambangan pasir laut tidak ada lagi di perairan Takalar.

Disampaikan kepada ketua Pansus beserta anggotanya, agar memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Pasal 35 huruf (i) disebutkan, larangan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Sudah jelas bahwa pertambangan tersebut merugikan massyarakat pesisir dan nelayan serta merusak lingkungan.

loading...