Benarkah Hotel Myko hanya gunakan izin Amdal Mall Panakukang?

oleh -344 views

Indotimnews– Sejumlah kalanganpun hingga saat ini, masih mempertanyakan izin Amdal Hotel Myko yang terkelak di Kawasan Mall Panakukang (MP), Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar.

Informasinyapun dinilai simpang siur akan izin Amdal. Bahkan pihak Myko, seperti yang dikutip di Kabartimur.com, pihak hotel yang belum lama ini bermasalah pagar bangunan yang dibongkar pihak Pemkot Makassar, mengaku sudah mengantongi izin Amdal.

Namun, yang menjadi aneh, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), membenarkan izin amdal yang digunakan pihak Hotel Myko adalah Amdal Mall Panakukang.

“Pihak Hotel Myko hanya menggunakan berkas Amdal Mall Panakukang,” ucap Kadis DTRB, Muhammad Kafrawi, beberapa waktu lalu di grup media ini.

Sementara itu, Ketua Konsorsium Pemerhati Kebijakan Publik (KOPEK), Ucu Mattawang, saat dimintai komentar mengaku, pihak Myko wajib mengantongi Amdal tersendiri.

“Aturanya tak bisa dong satu Amdal untuk dua usaha. Peruntukan Mal Panakukang dan Hotel Myko kan jelas berbeda. Jadi masing-masing harus mengantongi Amdal,” cetus Ucu Mattawang Senin (16/1/17).

Dijelaskan, Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.05 thn 2012 ttg Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

AMDAL terdiri dari :

  1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
  2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
  3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
  4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

” Yang dipertanyakan pula terkait UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik,” ucapnya.

Oleh karena itu Kata Direktur KOPEK, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UP.

Sementara Humas Hotel Myko, Saniati, SE, yang dimintai komentar via telepon selularnya, belum bisa memberi keterangan terkait Amdal hotel tersebut.

Editor: Malik

loading...
loading...