Catatan Indotimnews: Haruskah si Miskin terus sakit tanpa harus nikati layanan kesehatan berkeadilan?

oleh -237 views
_20160319_172053
Unjukrasa simiskin dilarang sakit (Ilustrasi)

Indotimnews.com– Kapan pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa berkeadilan? Kapan pula hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bisa didapatkan? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan mimpi semua rakyat, khususnya para kaum urban ibukota yang berpenghasilan rendah.

Bandingkan saja pelayanan rumah sakit daerah dengan rumah sakit swasta. Bandingkan pula pelayanan kesehatan di kelas I ataupun kelas III. Ketika ada uang, maka pelayanan akan didapat. Dan kesembuhan pun, mungkin saja akan didapatkan.

Kondisi pelayanan rumah sakit memang kian memprihatinkan. Media massa terus memberitakan maraknya pasien miskin yang ditolak rumah sakit, lantaran tidak mengantongi uang. Bahkan, seorang pasien yang sangat darurat harus merintih dan meronta menahan rasa sakit karena keluarganya harus terlebih dahulu mengurus surat keterangan miskin sementara sang dokter dengan sigapnya melayani pasien yang baru datang karena berbaju necis dan langsung mengeluarkan uang pelayanan. Seorang pasien juga bisa mendadak mengalami sakit yang luar biasa, lantaran sang dokter salah melakukan diagnosa. Sungguh ironis.

Kesehatan adalah Hak

Sebenarnya bangsa ini mengalami kemunduran berfikir dan bertindak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja karena baru pada tahun duaribuan baru dibahas dan diimplementasikan. dalam surat wasiat yang bernama UUD-1945 sudah sangat jelas-jelas mengamanatkan kepada negara yang secara garis besar memuat tanggungjawab negara dalam rangka mensejaterakan rakyatnya melalui penyediaan dan pelayanan keseatan kepada masyarakat yang berkeadilan. Disisi lain, kesehatan juga merupakan bagian dari hak dasar warga negara. Selain diatur dalam konstitusi, Indonesia juga telah merativikasi konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang pengesahan hak ekonomi, sosial dan budaya. Artinya, negara sudah mempunyai beban untuk memenuhi, melindungi, dan memberikan penghormatan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak atas kesehatan.

Tidak boleh ada pembedaan, antara si kaya dan si miskin. Pemerintah memang telah meluncurkan program jaminan kesehatan masyarakat alias Jamkesmas/da. Dengan berbekal surat miskin, pasien yang kurang uang bisa tetap mendapatkan pelayanan dokter. Tapi, tentu saja ada syarat yang harus diberlakukan. Mengurus Jamkesmas dan BPJS bukan hal yang mudah dan belum tentu gratis.

Ketika sudah mendapatkan ‘surat miskin’, permasalahan belum berhenti. Dengan berbagai alasan, rumah sakit berupaya untuk menomorsatukan pasien berduit. Kamar penuh jadi alasan yang mungkin paling sering dilontarkan rumah sakit. Masih ada semacam pembedaan perlakuan terhadap pasien kaya dan miskin ketika berobat ke rumah sakit. Pembedaan itu dapat dilihat dari bagaimana birokrasi melayaninya. Jangankan dalam hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, dalam hak untuk mendapatkan informasi saja kadang sering terjadi pembedaan hanya karena pasien berbaju lusuh yang dianggap indikasi dari orang kalangan bawah.

Kondisi ini diperparah dengan tidak memadainya petunjuk yang memudahkan pasien, khususnya terkait dengan mekanisme komplain pasien atas pelayanan rumah sakit. Masih banyak pasien yang kesulitan mendapatkan rekam medis dan tidak tahu kemana mesti mengadu. Mekanisme komplain yang menjadi hak pasien belum terbangun.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam keadaan darurat sekalipun, rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien, dan mencegah terjadinya kecacatan. Dalam aturan itu juga dijelaskan, jika ada pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan penolakan terhadap pasien, ia diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.0000.

Untuk itu, rumah sakit tidak bisa menjadikan karena alasan finansial menolak pasien miskin. Bahkan, jika seorang pasien ingin menghentikan pengobatan karena faktor keuangan, pihak rumah sakit juga punya kewajiban untuk menjelaskan tentang hak pasien untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah. Selama ini, banyak pasien miskin tidur di selasar rumah sakit, lantaran kamar penuh.

Pemerintah tentu tidak mau disalahkan atas masih banyaknya pasien miskin yang belum ditangani oleh rumah sakit. Alasannya, pemerintah sudah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas/da). Pemerintah juga mengaku terus mendistribusikan tenaga ahli ke berbagai rumah sakit. Sehingga, dokter atau rumah sakit tidak asal merujuk ke rumah sakit besar dan tidak akan ada lagi pasien yang ‘ditelantarkan.’

Apapun kondisinya, tetap perlu ada penyelesaian. Negara tidak boleh lebih mementingkan ihwal finansial dari pada kemanusiaan. Jika belum mampu memberikan pelayanan gratis terhadap pelayanan kesehatan, mungkin bisa dilakukan dengan pelayanan kesehatan murah yang dapat dijangkau. Terlebih, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (miskin) sangat sedikit yang mempunyai jaminan keselamatan atau kesehatan melalui asuransi.

Keberadaan BPJS yang seharusnya menjadi tonggak pelayanan maksimal kesehatan, juga belum bisa manjadi pegangan warga, khussnya si miskin. Pada hal Kedua lembaga ini merupakan amanat dari UU No 49 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN), dan UU N0 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Jika kedua lembaga itu segera dibentuk, maka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit bisa diharapkan terjadi. Dengan adanya penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan oleh BPJS, maka tidak akan ada lagi pasien terlantar, perlakuan diskriminasi ataupun ditolak rumah sakit lantaran tidak mampu membayar biaya pengobatan. Tapi, realitanya saat ini orang sakit dengan mengantongi BPJS belum tentu terlayani dengan naik.

Sumber: sekorakyat (redaksi)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.