Catatan Redaksi: Membuka kembali pengertian korupsi serta keberadaan Koruptor di negeri ini

oleh -604 views

Indotimnews– Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, dan menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi adalah sebuah isu yang melibatkan semua negara di seluruh dunia. Korupsi dapat mengacu kepada perusakan kejujuran seorang pribadi manusia, atau melecehkan, serta merusak integritas moral atau tindakan dengan menggunakan suatu cara yang menunjukkan ketiadaan integritas atau kejujuran. Korupsi juga mengacu kepada orang-orang yang menggunakan suatu posisi kekuasaan atau posisi tumpuan kepercayaan orang, untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur.

Korupsi melecehkan dan merusak demokrasi, menciptakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak stabil, dan menyebabkan kemunduran-kemunduran dalam bidang ekonomi, bahkan nilai-nilai etika moral yang berlaku. Korupsi dapat mengambil berbagai macam wajah, seperti sogok-menyogok atau suap-menyuap, pelanggaran hukum tanpa penanganan dan penyelesaian dengan cara yang adil, secara tidak adil membengkokkan proses pemilihan dan/atau perhitungan suara, menutup-nutupi kesalahan-kesalahan atau membungkam para whistleblowers yaitu mereka yang membongkar korupsi dengan harapan akan adanya suatu keadilan.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, tahun yang lalu, pernah mengatakan, “Korupsi adalah sebuah halangan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan milennium ini, dan harus diperhitungkan dalam men-definisikan dan meng-implementasikan agenda pembangunan yang sehat-kuat pasca 2015. Konvensi PBB melawan korupsi, yang dimulai sejak satu dasawarsa yang lalu, adalah kerangka global yang terpenting dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi. Implementasi penuh tergantung sekali pada upaya pencegahan yang efektif, law enforcement, kerja sama internasional dan asset recovery. Pada Hari Anti-Korupsi Internasional ini, saya mendesak pemerintah-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk tegak bersatu melawan penyakit sosial, politis dan ekonomis yang kompleks ini, yang telah mewabah di semua negara. Agar dapat mencapai masa depan yang lebih adil, inklusif dan lebih makmur bagi semua orang, maka kita harus membantu perkembangan suatu budaya integritas, transparansi, akuntabilitas dan good governance.”

KEBERADAAN KORUPSI DI INDONESIA

Dalam sebuah media harian, dalam editorialnya itu diawali dengan satu kalimat yang dengan gamblang menggambarkan kondisi korupsi di negara tercinta Indonesia: “PERANG melawan korupsi di negeri ini seperti peperangan tanpa akhir. Ibarat perjalanan, upaya menuju Indonesia yang bersih dari korupsi merupakan perjalanan mendaki di jalan yang amat terjal dan berliku.” Jadi hal ini merupakan suatu up-hill battle, kalau kita mau menggunakan istilah militer. Korupsi di Indonesia sudah sedemikian rupa terajut sebagai “budaya” sehingga kebanyakan orang memandangnya biasa-biasa saja; dan bahkan sudah tumbuh-liar seperti kanker yang mematikan, lintas lembaga, lintas suku, lintas agama, dan sebagainya.

Untuk mengingatkan bahwa yang sebenarnya terjadi di Indonesia itu adalah korupsi tiap hari. Tegasnya hari ber-korupsi jauh lebih sering dibanding hari anti korupsi. Lebih tegas lagi tiada hari tanpa korupsi. Kalau dibuat dalam persamaan umum, fenomena korupsi dapat digambarkan sebagai berikut yaitu “K = f ( PI, P, H); Ceteris Paribus (K = Korupsi; PI = Perilaku individu; P = Peluang; H = Hukum)”.

Korupsi itu setidak-tidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu perilaku individu, peluang, dan hukum. Perilaku individu meliputi lemahnya iman, sifat rakus harta dan tahta, dan egoistis. Atau dengan kata lain, lemahnya rasa takut, tidak takut dosa dan tidak malu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dan yang lebih terbahaya jika korupsi itu sudah menjadi niatan. Faktor peluang berupa penerapan sistem pengendalian, termasuk pada penanggung-jawab suatu program, yang sangat longgar, permisif, dan toleransi terhadap penyimpangan. Selain itu, dapat berupa lemahnya transparansi dan akuntabilitas suatu kebijakan rezim pemerintahan.

Dari sisi hukum, meliputi lemahnya kesadaran dan ketertiban hukum, dan ketidak-tegasan penindakan serta keputusan hukum. Justru korupsi dapat timbul menjamur bersumber dari penyimpangan sisi hukum berupa pemerasan dan penyuapan. Bukan hal yang rahasia lagi jika petugas hukum malah dapat menjadi pemain penting timbulnya korupsi.

Dari semua faktor di atas, bisa kita simpulkan bahwa faktor penyebab yang sangat utama mewabahnya korupsi adalah perilaku manusianya. Sementara dua faktor utama lainnya hanyalah sebagai unsur pendorong. Selain itu, peran pemimpin masyarakat cenderung tidak signifikan dalam memberikan keteladanan berperilaku yang baik. Bahkan sering sebaliknya, yakni membangun konsumerisme.

Jadi Hari Anti Korupsi hanya berhenti pada tindakan seremonial, kalau tidak disertai proses penindakannya. Dan itu tidak akan mampu membentuk masyarakat yang bersih korupsi kalau cuma dilakukan sehari, apalagi dibarengi tanpa ada tindak lanjutnya. Dengan kata lain, yang jauh lebih penting adalah jangan hanya sebatas seremonial dan mengatakan tidak, namun harus sampai pada tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk itu, perlunya tiap hari untuk melakukan sosialisasi, internalisasi, dan tindakan memerangi korupsi dengan nyata, mulai dari di tingkat keluarga, sekolah, tempat kerja, sampai nasional.

Kasus-kasus korupsi di Indonesia, yang sekarang ini sering muncul di media massa, sesungguhnya hanyalah fenomena gunung es di tengah lautan, apabila dibandingkan dengan yang tampak di permukaan, sebenarnya es yang berada di bawah air jauh lebih besar. Artinya, kasus korupsi yang tampak bisa diungkap hanyalah sebagian kecil dari kenyataan korupsi yang ada. Korupsi menurut Semma, merupakan kejahatan kemanusiaan.

Dalam memahami kondisi tersebut, Pabotingi menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang ini sudah sampai pada tingkat patologis dalam hitungan frekuensi, skala, maupun magnitude yang tidak bisa lagi di toleransi, bahkan di indikasi ada gejala multiplikasi laku korupsi setelah era disentralisasi kekuasaan pemerintahan di era reformasi . Pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi paling rumit yang hingga kini belum menunjukan pertanda jelas. Terbukti dari kedudukan

Indonesia menurut Tranparansi Internasional selalu memiliki indeks persepsi yang menunjukan sebagai negara yang ada di kelompok negara-negara terkorup di dunia. Korupsi di Indonesia bukan lagi korupsi bersifat generik melainkan sudah pada tataran korupsi konstitusional. Bahari dan Umam mengatakan bahwa kegawatan kondisi korupsi tersebut seharusnya bisa lebih dikemukakan sehingga merasuk dalam batin masyarakat secara penuh, agar selanjutnya bisa memunculkan Sense of Crisis, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia.

Emha Ainun Nadjib, seorang budayawan, mengatakan bahwa sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah korupsi adalah hanya milik para koruptor ataukah milik kita bersama! Betapa tidak, kasus bisa muncul dari mulai tataran kepala desa hingga wilayah parlemen yang terhormat bahkan dari lembaga yang dimuliakan yang diharapkan sebagai institusi penjaga gawang terakhir keadilan yaitu MahkamahAgung, juga tidak luput dari virus yang bernama korupsi.

Maka tepatlah apa yang diungkapkan oleh Lord Acton, sejarawan Inggris bahwa “Power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely” yang artinya, dengan demikian dimanapun, kapanpun, siapapun, manakala ada kekuasaan, maka virus korupsi bisa berpotensi muncul dengan ganas, dan menjadi seperti penyakit kanker kronis yang bisa menyengsarakan secara tahap demi tahap dan mematikan daya hidup manusia.

Seperti yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan bahwa kanker tersebut kemudian ber-metamorfosa mengakar, dan menjalar ke semua organ, sehingga tidak heran jika Kwik Kian Gie juga mengatakan bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan (The roots of evils) yang berdampingan dengan saudara kembarnya yaitu kolusi dan nepotisme.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (an extraordinari crime) seperti yang diungkapkan oleh Sudjana. Oleh karenanya, upaya pemberantasannya pun tak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi menuntut cara-cara luar biasa dengan melibatkan upaya-upaya hukum dan melibatkan pemberdayaan seluruh unsur masyarakat .

Menurut UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), salah satu lembaga anti korupsi yang dididirikan oleh PBB, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari penempatan korupsi sebagai tindakan kriminal yang harus diadili, sehingga para koruptornya bisa dihukum. Sekalipun demikian diakui bahwa upaya pencegahan korupsi dan ketetapan tentang pemulihan hukum sipil terhadap korban korupsi juga penting. Lebih lanjut dikatakan bahwa karena nyatanya fenomena korupsi menyangkut orang banyak, maka pemberantasan mental dan penyakit tersebut juga harus didukung dan melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan sungguh-sungguh.

Korupsi yang berkembang dewasa ini tidak bisa lepas dari dinamika masyarakat di masa lalu. Dengan kata lain korupsi yang ada sekarang tidak tumbuh dengan tiba-tiba , melainkan telah melewati garis waktu yang panjang. Mencari akar korupsi tentu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan sejarah multi dimensi yang menekankan pada aspek mentalitas yang dibangun dalam kehidupan ekonomis, sosiologis, dan budaya (Kartodirdjo).

Kita melihat, di setiap media cetak atau media elektronik, setiap hari tidak luput dari berita tetang korupsi dan koruptor. Peringatan Hari Anti Korupsi, tidak akan bermakna sama sekali dan tidak akan memberikan nilai positif bagi masyarakat jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah real yang menggigit untuk membumi-hanguskan “ekosistem” para koruptor. Pembenahan sistem dan penegakan hukum adalah dua hal yang harus diprioritaskan.

Bersihkan semua instansi hukum dari para koruptor yang mudah menerima “pelicin” dan sogokan, jangan sampai terlihat lagi keputusan hukum yang diperjual-belikan. Para koruptor akan terus berkembang biak dan mewabah ke seluruh pelosok tanah air jika hukumannya sangat ringan. Bayangkan seorang koruptor yang telah berhasil meraup milyaran rupiah hanya dihukum dua atau tiga tahun penjara, padahal sudah jelas bahwa penjara adalah surga bagi mereka. Negara kita memang tidak sama dengan negara lain. Adat, budaya, pola hidup, dan karakter masyarakatnya pun tentu berbeda.

Namun demikian, jika dalam hal kebaikan, apa salahnya kita mencoba melihat negara China ketika memberikan hukuman terhadap koruptor. Di China, orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi, karena mereka harus memperhitungkan resiko berat yang harus ditanggung jika aksinya diketahui. Hukuman mati bagi koruptor di China, sepintas terlihat kejam dan mungkin akan diprotes para praktisi dan pecinta HAM, padahal kalau kita berfikir secara logis, justru hukuman mati yang dilakukan di China itu adalah langkah positif sebagai pencegahan yang bisa memberikan efek jera.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu faktor penyebab Indonesia tak pernah maju dalam pembangunan apapun dari masa orde baru hingga reformasi. Para koruptor kakap dibiarkan bebas menghirup udara merdeka, dan malah mereka juga tidak risih untuk mempertontonkan kejahatannya dengan rasa bangga dan seolah tak berdosa, yang bahkan dibarengi dengan gaya hidup mewah, hedonis, serta pragmatis, seolah-olah mereka mampu untuk membeli negara ini.

Kejahatan korupsi di masa reformasi telah menemukan bentuknya yang paling ekstrim dan radikal namun tak terlihat tertutup oleh sistem yang super canggih atas nama kebijakan dan dipayungi undang-undang serta peraturan. Empat domain besar yang kini mendapat perhatian kita semua, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan keterlibatan serta penetrasi pengusaha yang harus kita semua berikan warning untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang sama sekali tidak lagi reformis dalam hal birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, lolosnya UU, PP dan lain sebagainya serta di berbagai daerah melalui Perda yang tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat dengan ditenggarai adanya unsur suap/gratifikasi adalah sedikit dari mafia eksekutif dan parlemen di tingkat nasional dan daerah. Pemborosan, korupsi terselubung, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat adalah salah satu bentuk korupsi di era reformasi.

Begitu pula mafia hukum dan peradilan di wilayah yudikatif (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) menambah kian kusutnya hukum di negeri ini. Keadilan tak pernah bersambut bagi rakyat kecil, sementara itu, para koruptor selalu lolos dari jeratan hukum, bahkan mereka seolah mempertontonkan kepada publik bahwa kekuasaan yang mereka miliki itu mampu untuk membeli aparat hukum.

Hukum yang tak tegas dan masih banyaknya celah dalam sistem kebijakan kita telah membuat rakyat Indonesia marah namun tak mampu berbuat banyak. Revolusikah jalan keluar dari masalah korupsi tersebut? Benar hanya dengan revolusi mental budaya dan revolusi sistem, dan revolusi birokrasi, serta adanya transparansi di dalam segala hal, maka diharapkan kita semua dapat keluar dari jeratan masalah korupsi.

Mari kita perangin korupsi dan katakan “tidak” pada segala macam bentuk korupsi. Dan himbauan untuk pemerintah, pemerintah diharapkan bisa serius dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi secara tuntas mulai dari akar-akarnya, jangan pernah sedikitpun ada kompromi, dan juga ada tindakan tegas secara hukum untuk setiap bentuk korupsi.

By: Birenmuhammadwordpress.com

loading...
loading...