Dana Bergulir Pemkab Soppeng Senilai RP.4 Miliar, Diduga Sarat Korupsi

oleh -359 views

20150117_08_29_52Indotimnews.com– aktivis Penggiat Anti Korupsi Gerakan Pemuda Anti Korupsi ( Gerpak ) Menyoroti Penyaluran dana bergulir tahun 2011 – 2012 kepada pengusaha Mikro kecil dan menengah dibeberapa SKPD Pemkab Soppeng.

Dinas yang dimaksudkan menggunakan anggaran tersebut adalah Dinas Peternakan, Perikanan, Dinas BPM Pemdes, Dinas Tanaman Pangan dan holtikultura dengan nilai total Rp.4 Miliar.

Ketua LSM Gerpak,Sulsel,
Andi Rudi, Mengungkapkan, Meski Kepala Dinasnya sudah silih berganti, namun kredit macet dana bergulir yang tak bisa ditagih angkanya semakin bertambah.

“Itu dapat dipastikan kata Rudi, dana bergulir yang sumbernya dari APBD menjadi kredit macet dan sebelumnya hanya Rp.4 miliar, kini nilainya bisa membengkak,” kata Rudi..

Andi Rudi menambahkan, bahwa berdasarkan data LHP BPK disana menyebutkan, penyebab macetnya kredit pinjaman kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah memakai anggaran APBD tersebut, diakibatkan pengucuran modal bergulir yang disalurkan kepada masyarakat itu disinyalir sarat penyimpangan.

“Kebanyakan penyaluran dana bergulir dari Dinas tidak tepat sasaran, dimana penerima dana tersebut bukan pelaku usaha, melainkan masyarakat yang tidak memiliki usaha diberikan juga sehingga pihak Dinas sulit untuk melakukan penagaihan karena mereka tidak punya usaha,” kata Ketua Umum Gerpak Sulsel.

Lanjut Rudi, akibatnya dana bergulir yang disalurkan sampai saat ini tidak bisa tertagih alias menjadi kredit macet. Yang lebih aneh lagi, pihak dinas yang dipercayakan untuk mengelolah beralasan macetnya kredit pinjaman dana bergulir lantaran disebabkan pelaku usaha sudah pindah sehingga tidak diketahui alamatnya dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak bisa ditagih dan ini juga menjadi temuan Laporan Hasil Keuangan ( LHP ) BPK RI tahun 2011-2012.

“Dana bergulir itu memang rawan dikorupsi. Tidak salah itu pernyataan jika ada pihak yang mengingatkan bahwa dana bergulir itu rawan dikorupsi. Banyak kasus yang telah masuk ranah hukum gara-gara dana bergulir,” kata Ketua Gerpak Sulsel.

Andi Rudi yang aktif menyuarakan anti korupsi ini menyebutkan, eksistensi dana bergulir itu bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kenyataannya, banyak distorsi. Makanya dana bergulir itu butuh pengawasan.

“Kalau pemerintah mampu menyejahterakan rakyat tanpa dana bergulir, maka itu jauh lebih baik,” kata Andi Rudi

Dia Menambahkan bahwa dalam LHP BPK jelas dikatakan, bahwa Tunggakan Dana bergulir Sebesar Rp.4.766.513.333.00 hingga sampai saat ini berlarut-larut dan berpotensi merugikan keuangan daerah Oleh karena itu,

Rudi akan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, untuk dapat mengusut penyaluran dana bergulir yang mecet dan tak bisa tertagih. (Win)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.