Data tenaga honor dan kependidikan di Toraja Utara tak jelas, ini sebabnya

oleh -224 views

Indotimnews– Hingga kini masih simpang siurnya data tenaga honorer pendidik (guru) dan kependidikan (staf administrasi) dalam tubuh Dinas Pendidikan yang membuat anggota DPRD Toraja Utara melakukan validasi di wilayah pemilihan masing-masing melalui cabang dinas di sembilan cabang dinas pada Kabupaten Toraja Utara.

Inisiatif ini diambil dalam koridor pengawasan sebagai legislatif yang ingin mengetahui secara persis tentang data dan keberadaan tenaga honorer yang sesungguhnya.

Selain itu, juga dalam tujuan mengsingkronsisasikan antara jumlah tenaga honorer dengan honorararium yang telah dianggarkan dan dituangkan dalam APBD pokok TA 2016 ini dengan total Rp. 10.370.880.000,- atau sama 1.662 tenaga kontrak dengan honorarium perbulan Rp. 520.000,- per orang.

Sebelumnya, wakil ketua DPRD Torut, Rony K Mappley dari partai Golkar menegaskan, bahwa bagi tenaga honorer pendidik dan kependikan dalam membayarkan honorariumnya tidak boleh melebihi dari jumlah yang sudah ada dalam APBD, dan itu yang dianggap sah.

Karena hingga kini dari jumlah tenaga honorer tersebut belum menerima honorariumnnya, sehingga menimbulkan keprihatinan dari semua pihak.

Misalnya dari ketua LSM.Aliansi Indonesia, Toraja Utara, Aris Pallangan, mengatakan pada kabartimur.com, Kamis 3 November kemarin, bahwa mendukung langkah yang diambil oleh pihak DPRD Torut.

Aris mensinyalir, ketidak jelasan jumlah tenaga honorer pendidik dan kependidikan disebabkan karena tidak ada lagi keharmonisan beberapa oknum pejabat dalam Dinas Pendidikan.

” Kondisi itu salah satunya penyebab belum jelasnya secara keseluruhan tenaga honorer pendidik dan kependikan, sehingga kasihan mereka belum terima honornya sampai sekarang,” kata Aris.

Terkait persoalan ini kata Aris, pemerintah daerah harus arif dan bijak dalam menyelasaiksn persoalan yang terjadi dalam tubuh Dinas Pendidikan, agar tenaga kontrak tidak korban, hanya karena adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam internal Dinas Pendidikan.

“Bagaimana mau bisa jalan dengan baik, banyak kewenangan kepala dinas disabotase oleh bawahannya, malah ada yang berani intervensi sang kadisnya. Ini kan sudah tidak ada budaya loyalitas dan dedikasi pada pimpinan, untuk itu Bupati harus mengambil tindakan secara cepat dan tegas” ujar Aris Pallangan dalam keprihatinannya. (John Brahman/katim).

loading...
loading...