Home / Featured / Diskusi Kebangsaan Berkaitan dengan Neuronpolitik Ditahun Politik 2018 – 2019 hasilkan 8 pernyataan

Diskusi Kebangsaan Berkaitan dengan Neuronpolitik Ditahun Politik 2018 – 2019 hasilkan 8 pernyataan

JAKARTA– Forum Stovia Sekolah Pendidikan Dokter Hindia, atau yang juga dikenal dengan singkatannya Stovia. Saat ini sekolah ini telah menjadi Fakultas Kedokteran UI (Universitas Indonesia).

Diskusi kebangsaan biologi politik dengan mengangkat tema menarik ” Politik dari sudut pandang kedokteran”. Bertempat di Museum Stovia, Jakarta. Minggu. (14/01/18)

Orientasi Politik tergambar dalam struktur otak, dalam struktur otak serta materi genetik apa yang terjadi pada bangsa dengan warisan genetik yang menerima kebhinekkaan menjadi sektarian dan memusuhi perbedaan dengan lingkungan sosial yang kurang bagus, banyak masuk ideologi ideologi yang memecah belah bangsa.

Menurut Budiman Sujadmiko, ” Politik adalah biologi terapan dimana cara kinerja struktur struktur dalam otak tertentu yang kemungkinan orang cenderung terhadap pandangan politik tertentu dengan pilihan sesuai genetik, serta tingkatan kinerja otaknya menangkap isue isue politik tertentu. ” Jelasnya.

Neuronpolitic semua aktifitas manusia, semua ekpresi dari otak. itu keputusan emosional serta keputusan rasional.
Dr Dharmawan, ” setiap generasi ada 0, 4 mutasi, bermutasi gen, 0,04 minimal 0,1. setiap tahunnya, pilihan politik tergantung struktur otaknya Jadi kita dibentuk oleh gen kita, kita ini dikendarai oleh gen kita. Gen itu pelompatan generasi per generasi “, jelas dr. Dharmawan
Dalam diskusi Ini juga melahirkan petisi,
adapun petisi dokter Bhinneka Tunggal Ika menghasilkan 8 Point Diantaranya ;

1. Menyerukan kepada dunia kedokteran dan kesehatan agar kembali mengambil peran berada di garda terdepan memberikan tindakan penyembuhan sosial denga mempertahankan NKRi Pancasila, dan Bhinneka Tunggal ika, sebagaimana dicita citakan para dokter pendahulu kami di masa perjuangan kemerdekaan.

2. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal ika sudah final sebagai empat konsensus nasional kehidupan berbangsa dan bernegara, maka seluruh elemen bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.

3. Negara di bawah pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla segera keadilan ekonomi, sosial, dan politik, dan melaksanakan nawa cita.

4. Waspada dan bersikap tegas terhadap upaya pihak luar yang akan memecah belah bangsa untuk tujuan mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.

5. Menolak semua usaha dan organisasi massa yang mengusung ideologi lain atau menggantika ideologi negara NKRI Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan mendesak pemerintah membersihkan gerakan radikal sesuai hukum yang berlaku, mengikis sikap intoleransi, ketidakadilan, intimidasi. Menolak sikap merasa benar sendiri yang tak punya rasa kebersamaan dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia.

6. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi tetapi harus sesuai dengan koridor hukum dan berlandaskan pancasila. UUD 1945 dan harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

7. Seluruh jajaran perguruan tinggi agar menjalankan amanat dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bahwa tidak boleh ada gerakan atapun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.

8. Meminta kepada pemimpin tertinggi negera agar fokus terhadap pendidikan pembentukan karakter Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika pada pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. memberikan kursus penyegaran yang berkesinambungan terhadap PNS, BUMN, TNl-POLRI, dan ormas juga masyarakat lainnya agar empat pilar kebangsaan membumi di negara Indonesia yang kita cintai.

Diskusi ini dihadiri oleh narasumber lainnya diantaranya Sidarta Danusubroto selaku (anggota dewan pertimbangan presiden, dr. Ryu Hasan. SpBS, Prof Daldyono, dr. dharmawan serta Budiman Sudjatmiko. (MI)

loading...