Ditlantas Polda Sulsel sudah tarapkan Perkap 5 Tahun 2012: Publik minta semua titik Zero tanpa pungutan di luar PNBP, mungkinkah?

oleh -142 views

images(6)Makassar– Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel yang selama ini tak melaksanakan Peraturan Kapolri (Perkap) No.5 Tahun 2015, terkait registrasi identifikasi (regident) Kendaraan bermotor (ranmor) baru , akhirnya berjalan, meski ada sejuah pihak yang menentang.

Pemberlakuan perkap ini didasari hasil Raoat Koordinasi tiga institusi, yang dilakukan di Hotel Grand Asia, Rabu pagi (25/5) yang dihadiri pihak Ditlantas Polda Sulsel, Dispenda Sulsel dan PT. Jasa Raharja.

Artinya, Pihak Ditlantas mengambil alih kerja Kantor Samsat di seluruh Sulsel, khusus regident ranmor baru. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat dengan mencetak terlebih dahulu Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) lalu selanjutnya surat kendaraan lainnya diproses di Kantor samsat masingimasing

Sejumah pihakpun berkomentar terkait upaya maksimalisasi pelayananan Kepolisian di lingkup Samsat dengan penerapan perkap tersebut.

“Kami berharap dengan penerapan perkap yang sudah menjadi pedoman pelayanan, pihak Ditlantas Polda Sulsel harus memberi garansi pada publik untuk tidak menarik pungutan di luar aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pinta penggiat anti korupsi, amar Anggriawan, yang juga aktivis Gerakan Revolusi Demokratik.

Menurutnya publik tentunya bangga dengan upaya pihak kepolisian yang mengedepankan sistem pelayanan seperti yang dikehendaki Presiden Jokowidodo. Namun ia meminta jangan mencederai aturan tersebut.

Sementara itu, Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI), berharap sentralisasi regident ranmor baru, tidak membuka krang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran aturan yang dapat menodai program Polri Pelayanan bebas Pungli dan KKN.

“Kita berharap proses regident ranmor baru itu lebih cepat dari penerapan pelayanan prima di seluruh kantor samsat sebelumnya. Dan itu wajib dilakukan tanpa ada pungutan yang tak masuk diakal,” kata Sekertaris Komnas Waspan RI, Nasution Jarre.

Hal senada juga dipaparkan Direktur Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) Sulsel, Mansyur Asis, berharap tak ada lagi tawar menawar kecuali kembali ketitik “zero”.

” Aturan Zero pasca deklarasi Zona Bebas Pungli dan KKN yang lounching Kapolda Sulsel, wajib dijalankan,” tegas Mansyur Asis

Media inipun berupaya melakukan konfirmasi ke sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol. MM Rachman, enggan menanggapi permintaan konfirmasi.

Editor: A. Gusthi

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.