Dugaan kasus korupsi pungli BPNPT Oleh Oknum Kades Samaenre Tellu Limpoe, Beranikah Penegak Hukum Mengusutnya?

oleh -101 views

BONE– PuluhanMahasiswa serta pemuda Sulawesi Selatan yang bergabung dalam Gerakan Pemuda Dan Mahasiswa Anti Korupsi (GERPAKI) akan menggelar aksi unjuk rasa dengan sekaligus menyerahkan berkas hasil investigasi dugaan korupsi pungutan liar (Pungli).

Melalui program pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) kepada
Masyarakat sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Aksi tersebut akan di pimpin oleh jendral lapangan andi Taufan selaku aktivis nasional Sul-Sel yang akan melakukan aksi demostran di beberapa titik sentral peneggakan hukum di wilayah hukum Sulawesi Selatan pada hari senin 25 januari 2021.

Berdasarkan surat penyampaian yang di peroleh, Aksi Demo itu akan di lakukan untuk menuntut agar beberapa kasus indikasi dugaan korupsi pungutan liar pada tahun 2019 yang merugikan peserta KPM di tubuh pemerintahan Desa Samaenre Kecamatan Tellu limpoe yang di nahkodai oleh Suhriani selaku Kepala Desa.

Kuat dugaan sengaja tidak membagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan kartu sembako dari program tersebut. Belum lagi agen yang notabenenya adalah karabat ataupun keluarga oknum kades melakukan spekulasi mengatakan kepada peserta KPM.

Bahwa isi saldo KPM itu hangus yang terjadi pada tahun 2019, sehingga merugikan keuangan Negara. berdasarkan temuan investigasi dan laporan masyarakat Desa Smaenre yang merupakan warga miskin dari Program sembako tersebut agar segera di tindak lanjuti oleh Kejaksaan tinggi Sul-Sel dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Adapun rencana titik aksi di mulai dari di depan kantor gubernur sulawesi selatan dan di depan kantor kejati sulsel tepatnya di jalan urip sumiharjo Kota Makassar.

Andi Taupan dalam keterangan Persnya yang juga selaku ketua bidang advokasi dan pelaporan gerakan pemuda dan mahasiswa anti korupsi sul-sel mengatakan bahwa kasus ini sudah seharusnya ditindak lanjuti.

”Kasus dugaan korupsi pungutan liar yang di lakukan oleh oknum Kades Samaenre Kecamatan Tellulimpoe sudah meresah masyarakat miskin. Bahkan Oknum ini di duga melakukan konspirasi bentuk kemufakatan jahat dengan karabat/keluarga nya melenceng dari peran dan fungsi pemerintahan sebagai panutan dalam suatu daerah”,tegas Andi Taupan jumat, 22 januari 2021.

Pasalnya adanya dugaan spekulasi agar masyarakat yang mendapatkan BPNT dalam bentuk KPM tidak mendapatkan haknya dengan alibi isi kartu KPM hangus dalam waktu sebulan tidak berturut-terut pada tahun 2019 lalu.

Belum lagi oknum Kades Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe tidak membagikan kartu masyarakat yang merupakan peserta KPM , sehingga kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk pengutan liar atau penggelapan dana BPNT bentuk KPM dari pemerintah pusat.

“Tidak ada yang mengatur bahwa Agen terlebih oknum Kades menyimpan kartu KPM”,cetusnya.

Sehingga atas insident tersebut telah dinyatakan menabrak aturan perundang-undangan tentang pencegahan saber pungli yang sangat meresahkan dan merugikan banyak masyarakat yang di atur oleh peraturan pemerintah PP NO 87 tahun 2016 tentang pengawasan saber pungli.

Andi Taupan menambahkan bahwa aksi ini kami akan lakukan semata-mata agar penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan koropsi dan pungli tersebut dengan membawa grand isu

”Copot, tangkap dan adili oknum kades Samaenre Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Bone” yang di duga merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat KPM sebagai penerima bantuan karna kami dari GERPAKI secara tegas menolak segala bentuk korupsi menjadi bagian dari identitas kami sebagai equlaity before the law (semua manusia sama di mata hukum). Cetus andi taupan dengan nada keras

loading...
loading...