Dugaan Korupsi bibit bawang di Bima, Aktivis Gempar minta penegak hukum usut hingga ke akar-akarnya

oleh -229 views

Indotimnews– Terkait dengan menguaknya kepermukaan dugaan penyelewengan bantuan bibit bawang merah untuk petani bawang senilai Rp.46 Milyar di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diduga melibatkan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian RI, Bupati Bima, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima dan Perusahaan pemenang tender, membuat seluruh penggiat anti korupsi di Indonesia meradang.

Demikian halnya para aktivis di Sulsel, khususnya Gerakan Aktivis Pemuda Makassar (Gempar), Daeng Ical menganggap, proses distribusi bibit bawang merah sebesar Rp 46 Milyar dari Kementan yang bermasalah serta beraroma korupsi ini telah di sorot di DPRD Bima dan telah diprotes oleh berbagai kelompok petani dan masyarakat sehingga patut di di duga korupsi bibit bawang merah ini harus diungkap hingga akar-akarnya.

“Apalagi dugaan korupsi ini diduga kuat melibatkan oknum di Kementan sampai ke Pemda Bima termasuk Bupati
progress distribusi bibit bawang merah dari Kementan di Kabupaten Bima sebesar Rp 46 Miliar yang bermasalah proses distribusinya dan tidak tepat sasaran di lapangan,” ucap Daeng Ical, dalam rilisnya yang diterima indotimnews, Senin pagi (12/12).

Kabar penggelapan bantuan bibit bawang merah dengan nilai yang cukup fantastis, lanjut aktivis Gempar ini, tentu ini adalah anggaran sangat besar diberikan oemerintah untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang berprofesi sebagai petani.

Gempar juga sangat mengapresiasi upaya aktivis senior, asal Kota Bima yang kini berkesusukan di Jakarta yang terhimpun dirinya dalam Satgas Bima Jakarta, mencoba dan berupaya menempuh jalur hukum untuk mendorong kebijakan pemerintah agar kiranya kasus dugaan penggelapan dana bantuan pertanian agar segera di selidiki bahkan sudah melaporkan kasus inj ke KPK agar proses hukumnya lebih transparansi dan kredible.

“Tetapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, kalaupun di Bima ada upaya masif untuk menutupi kasus ini lewat atensi pemerintahan daerah (bupati) untuk tdk di gubris dan ditanganinya kasus ini, maka kami para penggiat anti korupsi menantang KPK untuk bisa secara transparansi dan tanpa tendensi bekerja sesuai tupoksinya,” harapnya.

Ical dan aktivis lainnya optimis dugaan korupsi bisa berproses hukum kartena berdasarkan pada keyakinannya, jika istilah EQUALITY BEFORE THE LAW semua sama dimata hukum.

Editor: Malik

loading...
loading...