Ego Elit Politik Akan Merusak Dunia Investasi

oleh -287 views

images(110)-1Makassar– Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan mulai prihatin dengan kondisi politik nasional yang terus memanas pascapemilihan presiden lalu yang dikhawatirkan mempengaruhi dunia investasi.

“Ego elite politik karena berkubu-kubu akan merusak dunia investasi di negeri ini dan semoga saya bersama teman-teman pengusaha salah menilainya,” ujar Ketua HIPMI Sulsel Amirullah Abbas di Makassar, Senin. Ia mengatakan, situasi perpolitikan di Indonesia menjadi sorotan dan perbincangan di mana-mana, bahkan masyarakat juga ikut mengkritisi adanya situasi yang terjadi ini. Para pengusaha melihat ketidakpastian pemerintah yang terkadang kacau lantaran tidak mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu pula yang kini menjadi kekhawatiran pengusaha. “Tidak bersatunya para elite menjadi kekhawatiran pengusaha. Makanya kami berharap elite politik bersatulah untuk pembangunan bangsa ini karena nasib bangsa ini dipertaruhkan dengan kondisi sekarang ini,” katanya. Amirullah berharap persoalan politik jangan sampai menganggu dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi di negeri ini cukup bagus selama satu dekade terakhir. “Jangan sampai ranah politik mengganggu pertumbuhan ekonomi. Situasi politik bisa mempengaruhi semuanya tanpa terkecuali dunia investasi yang skalanya nasional,” katanya. Menurut dia, hal tersebut patut diperhatikan sebab dari persoalan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) memang terlihat ada ketidakberimbangan. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung maka secara otomatis akan menimbulkan keresahan di dunia usaha. “Tentunya ini harus menjadi perhatian serius karena di dalam menjalankan dunia usaha perlu ada kepastikan hukum, kepastian kebijakan dan stabilitas pemerintahan,” ujarnya. Sementara itu, ekonom dari Universitas Hasanuddin Dr Idrus Taba menilai jika pengesahan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui sistem perwakilan di DPRD telah merugikan pengusaha kecil menengah (UKM). “Ada yang dirugikan dalam pengesahan undang-undang pilkada itu dan tidak lain adalah para pengusaha kecil menengah yang menggantungkan keuntungan lebih pada momen pilkada,” ujarnya. Ia mengatakan, pada pemilihan kepala daerah sebelum pengesahan undang undang itu, menjadi berkah bagi masyarakat karena selain terciptanya lapangan kerja baru yang sifatnya temporal itu juga menjadi keuntungan bagi para UKM. “Saya kira itu bisa dilihat nyata tanpa harus membutuhkan penelitian. Nah, jika pilkada dikembalikan ke DPRD otomatis sumber-sumber ekonomi masyarakat akan turun drastis, bahkan bisa hilang,” katanya. Idris sendiri menilai jika pilkada seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Sebab dari sisi ekonomi, pemilihan kepala daerah langsung memberikan kontribusi sebagai pendorong ekonomi terutama sektor UKM. (Antara-sulawesiselatan)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.