Home / HUKRIM / FAKAR Indonesia Laporkan ke Kejati Sulselbar Proyek Pembangunan Bendungan Air Beku Sungai Tabang

FAKAR Indonesia Laporkan ke Kejati Sulselbar Proyek Pembangunan Bendungan Air Beku Sungai Tabang

MAKASSAR– Kabupaten Enrekang adalah Kabupaten yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya, sehingga proses pembangunan sangat menunjang bagi kemajuan dab kesejahterataan masyarakatnya jika dikelolah dengan baik oleh para pemangku kebijakan.

Ketua Umum FAKAR INDONESI, Hendrianto Jufri menikai, mamun pada prakteknya masih jauh dari kata Maju dan Sejahtera.

“YAH, Tentu Tata Kelolah Pemerintahan Yang Tidak Baik Dan Penuh Dengan Unsur KKN Menjadi Tantangan Beratnya,” jelasnya.

Dijelaskan, berdasarkan kajian dan hasil investigasi kami dilapangan terkait Kegiatan/Proyek Pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kecamatan Maiwa Dengan Anggaran Sebesar Rp.39 Milyar T.A. 2015. Sumber Anggaran Proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 36 Tahun 2015 Tentang “Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015″.

Dimana dalam pelaksanaan anggaran tersebut oleh Pemkab. Enrekang kami menemukan adanya Dugaan Kuat Praktek Penyalahgunaan Anggaran atau Praktek Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi kuat merugikan keuangan Negara, beberapa dugaan pelanggaran yang kami maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran ” Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota. Anggaran senilai 39 Milyar untuk peruntukan Pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kecamatan Maiwa namun dalam pelaksanaannya Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum ternyata merubah kegiatan dalam bentuk Irigasi Tertutup/Pipanisasi dan anggaran dipecah menjadi 126 Paket Proyek, yang artinya Pemkab. Enrekang telah melanggar Perpres No. 36 tahun 2015.

2. Dugaan proyek 126 paket tersebut adalah Fiktif, sebab Proses Pelelangan, Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Pencairan Anggaran (SP2D) dari Kas Daerah ke rekening Rekanan/Kontraktor telah ada sejak tanggal 18 September 2015 sementara pembahasan Anggaran/Proyek disahkan nanti pada tanggal 30 Oktober 2015.

3. Manipulasi Laporan / Fiktif diduga kuat dilakukan oleh rekanan/kontraktor yang bekerjasama dengan panitia pelaksana (PU) guna mengejar pencairan anggaran sebelum tanggal 31 Desember sementara progres pekerjaan baru mencapai sekitar 15% – 45% dan bahkan masih sementara berlangsung hingga awal tahun 2016.

4. Berdasarkan tinjauan langsung kami dilokasi proyek hampir secara keseluruhan dari total 126 paket tidak berfungsi, yang artinya Azaz Manfaatnya dipertanyakan.

5. Terdapat 9 paket yang bahan meterilnya ada dilokasi namun hingga saat ini tidak ada proses pengerjaan/pemasangan pipa, 6 Paket diantaranya kami temukan telah dicairkan anggarannya.

Olehnya itu kami yang tergabung dalam “Forum Advokasi Rakyat Sulawesi Selatan (FAKAR-Sulsel)” melakukan Pengaduan, berharap dengan hormat kepada pihak penegak hukum selaku pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut sesuai dengan ketentuan peratutan perundang – undangan yang berlaku dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut;
1. Mendesak Pihak Kejati Sulsel segera turun tangan melakukan pemeriksaan langsung dilokasi proyek.!!
2. Mendesak Pihak Kejati Sulsel melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap Kadis PU, PPK Proyek dan semua Rekanan/Kontraktor yang mengerjakan proyek 126 paket tersebut.!!
3. Meminta pihak BPKP Sulawasi Selatan untuk melakukan Audit terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang terkait proyek tersebut.!!

loading...