Forum Advokasi Rakyat minta PP No.60 harus dibatalkan demi rakyat

oleh -318 views

Indotimnews– Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang PNBP dinilai sejumlah pihak, sangat menyengsarakan rakyat kecil.

Nah Direktur FAKAR Sulsel, Hadriyanto Jupri, dalam rilisnya yang diterima indotimnews.com, Kamis (5/1/17), mengaku berdasarkan kajian para aktivis di Sulsel yang tergabung dalam “Forum Advokasi Rakyat (FAKAR SulSel), PP No.60 Tahun 2016, menganggaw peratiran itu wajib dibatalkan.

Berikut alasan kenapa FAKAR Sulsel meminta peraturan pemerintah itu dibatalkan:

1. kenaikan tarif ini diambil sepihak oleh Polri dan pemerintah
2. Kenaikan tersebut akal akalan pemerintah untuk menutupi defisit APBN, selain itu ada juga kenaikan TDL, BBM dan PNBP lainnya
3. Polri sendiri yang akan ambil untung dalam kenaikan ini, sementara disisi lain pelayanan Polri sangat tidak maksimal, belum lagi Issue PUNGLI dalam berbagai Pelayanan Polri terutama dalam pengurusan STNK, BPKB dan SIM masih marak terjadi.
4. Kalaupun alasan Polri menaikkan biaya tersebut karna ingin memperbaiki sistem pelayanan Online, maka tentu ini sangat tidak rasional sebab saya meyakini penerapan Online ini pasti tidak akan merata, selalu mengalami gangguan dan justru akan berujung sulitnya pelayanan itu sendiri kedepannya.
5. Hingga saat ini penyaluran bahan baku TNKB, SIM dan Materil lainnya tidak massiv akibat korupsi Simulator SIM tahun 2013 yang berefek pada minusnya anggaran POLRI, lalu kenapa harus rakyat (Wajib Pajak) yg tanggung imbasnya.
6. Biaya TNKB jika pemilik kendaraan ingin menyesuaikan dengan nomor pilihannya itu sangat mahal dan tidak rasional..

“Kesimpulannya adalah PP No.60 Tahun 2016 tentang PNBN dilingkup POLRI sangat merugikan masyarakat (Wajib Pajak) dan diduga kuat Peraturan tersebut adalah sebagai bentuk tindakan Melegalkan pungli,” ucap Hadriyanto.

Kenaikan tersebut menurut Direktur FAKAR Sulsel, tidak tepat dengan melihat kondisi perekonomian rakyat hari ini, belum lagi sejumlah harga bahan pokok terus mengalami kenaikan.

“Seharusnya Pemerintah dan Polri punya solusi alternatif lain dalam menanggulangi Defisit Anggaran dan memperbaiki kualitas Pelayanan Publik yang jauh dari Unsur KKN sebelum mengambil kebijakan seperti ini,” jelasnya.

“Untuk itu kami menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat turun langsung kejalan melakukan Aksi Unjuk Rasa guna mendesak agar PP tersebut dicabut dan dibatalkan, kami juga akan mengajak organisasi kemahasiswaan bergabung dalam aksi yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Editor: Malik

loading...
loading...