Forum OKP Bersatu Tolak Musda KNPI Tikep

oleh -255 views

Indotimnews– Sejumlah OKP yang tergabung dalam Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama dan Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah beserta salah satu Organisasi Sayap Partai Bulan Bintang menolak proses penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD II KNPI Kota Tidore kepulauan.

Dalam laporan resmi yang diserahkan langsung oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah M. Hafidz Ismail kepada sekertaris DPD I KNPI Propinsi Maluku Utara Muhdar Bailusi, berisi sejumlah dugaan pelanggaran baik dilakukan oleh Panitia maupun proses penyelenggaraan yang dinilai cacat hukum alias tidak sesuai dengan amanah Peraturan Organisasi pada BAB IV PESERTA, PENINJAU dan Undangan Pasal 5 huruf b tentang Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pada angka 2 menyebutkan bahwa utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP yang ditetapkan pada kongres XIV Pemuda/KNPI, yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang pada point a dan c yakni memiliki memiliki perwakilan/pengurus atau struktur lengkap di tingkat kecamatan diwilayah administrasi Kabupaten/Kota Tersebut, serta dibuktikan dengan kepengurusannya di tingkat Kecamatan.

Pada kenyataannya Forum OKP bersatu memastikan bahwa seluruh OKP yang berada di Kota Tidore kepulauan ini tidak memenuhi syarat tersebut. Dengan demikian maka pelaksaan Musda IV KNPI Kota Tidore Kepulauan dapat ditinjau kembali.

Ke dua, Sesuai Peraturan Organisasi BAB V WAKTU DAN TEMPAT Pasal 11 ayat (4) bahwa Untuk DPD tingkat Provinsi pelaksanaan Musyawarah tingkat Provinsi di jadwalkan oleh DPD KNPI, untuk DPD tingkat Kota/Kabupaten pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota dijadwalkan oleh DPD tingkat Provinsi dan untuk pengurus Kecamatan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan dijadwalkan oleh DPD tingkat kabupaten/Kota.

Namun faktanya, dalam pelaksanaannya Panitia Musasyawah IV DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan tidak pernah menggunakan keputusan DPD KNPI Provinsi Maluku Utara sebagai Landasan pelaksanaan Musyawarah yang telah di tetapkan dan terkesan belum siap, sehingga membuat OKP-OKP yang ada di Kota Tidore Kepulauan tidak merespon langkah panitia tersebut, ditambah lagi dengan selama ini pelaksanaan waktu Musyawarah IV KNPI Kota Tidore Kepulauan yang selalu ditunda-tunda.

Dan ke Tiga, Panitia dan steering Commite Musyawarah Daerah IV KNPI Kota Tidore Kepulauan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap beberapa OKP yang berada di Kota Tidore Kepulauan, karena tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Musda termasuk permintaan kepesertaan hingga pemenuhan syarat administratif lainnya. OKP-OKP tersebut diantaranya (Fatayat NU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta OKP-OKP lainnya yang sudah terhimpun dalam KNPI secara Nasional).

“KNPI tidak hanya sekedar forum sirkulasi kepemimpinan semata, namun lebih pada insturmen untuk pengembangan dan penataan organisasi secara substantif. Sehingga pelaksanaan Musyawarah Daerah harus melalui kaidah-kaidah konstitusional, kepantasan dan etika berorganisasi”. Ujar M. Hafidz Ismail usai menyerahkan secara simbolis laporan tersebut kepada sekertaris DPD I KNPI Propinsi Malut.

Untuk itu, ia berharap hasil laporan yang disampaikan pihaknya dapat ditindaklanjuti oleh DPD I KNPI Propinsi Maluku Utara. “kami berharap untuk pelaksanaan Musda KNPI Tikep kali ini dapat diagendakan di lain waktu, yang dapat mengakomodir seluruh kekuatan pemuda di Kota Tidore Kepulauan. Karena pada prinsipnya kami hanya menginginkan Proses Musyawarah KNPI bisa berjalan normal dengan pendekataan kekeluargaan, tanpa harus menimbulkan konflik dan memecah belah semangat persatuan kepemudaan di Kota Tikep”. Tambahnya.

Terpisah dalam penyerahan lapiran tersebut yang selain disampaikan secara simbolis kepada sekertaris DPD I KNPI Propinsi Maluku Utara, juga diserahkan kepada Carateker DPD II KNPI Tikep yakni Muhlis Ibrahim. “Kami akan melakukan pengkajian dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan”. Singkat Sekertaris DPD I KNPI Propinsi Maluku Utara Muhdar Bailusi.

Sekedar diketahui, terkait dengan penolakan sejumlah OKP yang tergabung dalam Forum OKP Bersatu itu, terpaksa membuat proses-proses persidangan Musda KNPI Tikep harus molor untuk sementara waktu sembari menunggu hasil keputusan DPD I KNPI Propinsi Maluku terkait dengan tindaklanjut kegiatan tersebut.

Laporan: Ute

loading...
loading...