Gerakan Mahasiswa Indonesia Serukan Boikot PT. Vale dan Usir Dari Sultra

oleh -631 views

IMG_20150324_222653Indotimnews.com– Gerakan Mahasiswa indonesia mengeluarkan seruan untuk melakukan Boikot kantor PT vale. Bahkan gerakan mahasiswa tersebut meminta perusahaan asing itu segera angkat kaki dari Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Kami anggap PT Vale banyak menyalahi mekanisme yang ada dan kami di gerakan mahasiswa indonesia tidak akan berhenti mengawal kasus ini,” jelas, aktivis Gerakan Mahasiswa Indonesia, Ansar Makkasau, Selasa (24/3/2015), di Makassar.

Dipaparkan dalam reles yang diterima indotimnews.com, setelah 46 tahun menduduki tanah Kabupaten Kolaka, PT. Vale Indonesia dianggap telah mendustai kesepakatan Kontrak Karya pasal 3 point 1 huruf b, terkait janji untuk mendirikan pabrik di blok Pomalaa pada tahun 2005.

“PT. Vale juga kami duga tidak merealisasikan program inti pembangunan daerah, seperti membangun jalan proyek, mengadakan pra studi kelayakan untuk menentukan dan mengkualifikasi potensi pembangkit listrik tenaga air pada Daerah Aliran Sungai di Sultra, pelayanan jasa, program bantuan pendidikan, kesehatan dan pertanian, yang keseluruhan perencanaan pembangunan bertahap tersebut diperkirakan biayanya sebesar US$ 3 juta,” lanjut Ansar.

Lebih jauh dijelaskan, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 point 4 modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT. Inco itu juga kami anggap telah melakukan pelanggaran terhadap Kontrak Karya dengan melakukan CRA (Cooperative Resources  Agreement) alias kerjasama dengan PT. Antam pada tahun 2005 sampai 2008, untuk menyuplai bijih nikel kadar tinggi bagi kebutuhan pabrik Antam di Pomala.

“Sebanyak kurang lebih 3 juta ton bijih nikel. Sementara kerjasama tersebut sama sekali tidak tertuang dalam perjanjian Kontrak Karya.Dalam hal wilayah IUP, PT. Vale juga diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, karena melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan Hutan Lindung seluas 70 hektar tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,” imbuh Ansar.

Dalam proses renegosiasi Kontrak Karya yang dilakukan pihak Vale dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM, tutur aktivis gerakan mahasiswa ini, menduga telah terjadi gratifikasi dan transaksi illegal karena perpanjangan Kontrak Karya tersebut dilakukan tanpa melibatkan pemerintah Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan kepentingan daerah.

“Selain itu, amandemen Kontrak Karya yang berlaku hingga 2045 tersebut, ditandatangani sehari sebelum berakhirnya masa kerja SBY-Boediono.Sehingga kami mendesak PT. Vale menghentikan setiap kegiatan operasinya, termasuk menghentikan upaya mencari nama baik di daerah Sultra,” imbuhnya..

Mahasiswa ini juga meminta Presiden Joko Widodo dan Kementerian ESDM, agar mencabut Kontrak Karya PT. Vale Indonesia tbk, karena dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan terindikasi bermuatan grativikasi atau transaksional pada perpanjangan kontrak karya.

“Rakyat Indonesia, khususnya masyarat Sulawesi Tenggara sebagai penjaga kebun saja, dan tergadai hingga tahun 2045. Kartena itu kamipun mendesak Gubernur Sultra Nur Alam untuk bertindak tegas, dengan tidak memberikan legalitas formal maupun nonformal sebagai bentuk ketersinggungan masyarakat terhadap perusahaan yang telah mengkhianati dan menyakiti perasaan masyarakat. Termasuk anggota DPR RI dari Sultra juga diminta melakukan hal yang sama agar, PT. Vale tidak lagi menebar kebohongan,” lanjut Ansar.

PT vale, perusahaan raksasa yang dinilai seolah mempermainkan Hukum dimana blok sua-sua di Kabupaten Kolaka Utara. (Kolut) yang dikelolah oleh beberapa pengusaha tambang sampai hari ini kasus hukumnya tidak jelas.
Padahal beberapa waktu lalu PT Vale gencar menebar pernyataan akan memperkarakan hal tersebut.

Editor: Zulkifli

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.