GRADASI: Masyarakat Nilai pembuatan SIM, STNK, dan BPKB sangat tepat dikelolah kepolisian

oleh -150 views

IMG_20150818_232049Makassar– Gugatan sejumlah LSM dan organisasi ke Mahkamah Konstitusi, sterkait dengan kewenangan Polri mengeluarkan SIM, STNK, dan BPKB, membuat pulah aktifis muda Sulsel yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa ( GRADASI) Sulsel , angkat bicara.

Wadi, aktivis, aktivis GRADASI Sulsel menilai, kewenangan polisi dalam pengelolaan surat-surat kendaraan bermotor (ranmor) tersebut sangatlah tepat. selain lembaga yang mampu menjaga kemanan kendaraan melalui proses registrasi dan identifikasi (regident), polisi sebagai lembaga yang telah diamantkan undang undang.

“Kami sepakat apa yang dipaparkan bapak Kapolri, jenderal Pol. Badrodin haiti bahwa, dengan menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB pemilik kendaraan dapat teridentifikasi dengan mudah. Ini mempermudah penyelidikan dan penyidikan jika terjadi tindak kejahatan. Dan itu diperlukan identifikasi karena sering terkait kejahatan. Identifikasi orang,” papar Wandi, Selasa (18/8/2015), mengulangi pernyataan kapolri kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.

aktivis GRADASI kembali mengingatkan, bahwa hampir seluruh masyarakat di negeri ini mengetahui wewenang tersebut tertuang di Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Iriawan menegaskan, Polri adalah pelaksana UU.

Sama dengan masyarakat lainnya, GRADASI yakin, gugatan sejumlah LSM teresbut akan di tolak MK demi kemanan para pengguna ranmor di negeri ini.  (Zul)

 

 

 

Pada tanggal 6 Agustus lalu, Alissa Q Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Malang Corruption Watch, dan Pemuda Muhammadiyah mengajukan uji materi ke MK terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 64 ayat 4 dan 6, Pasal 67 ayat 3, Pasal 68 ayat 6, Pasal 69 ayat 2 dan 3, Pasal 72 ayat 1 dan 3, Pasal 75, Pasal 85 ayat 5, Pasal 87 ayat 2, dan Pasal 88‎.

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.