Gugatan LSM ke MK Akan Kewenangan Polri Keluarkan SIM dan STNK tengah berjalan

oleh -237 views

ilustrasi-sim-dan-stnk_20150107_111937Jakarta– Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan kewenangan pembuatan (mengeluarkan) Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Alasan para penggugat sesuai dengan fungsi kepolisian yang sesungguhnya ada di pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi sebagai alat kemanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Hal itu tentunya berlawanan dengan fungsi polri yang mengeluarkan SIM dan STNK,” jelas kuasa hukum penggugat, Abdul Wahid dalam sidang gugatan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Para penggugat dari warga perorangan dan gabungan LSM meminta MK membatalkan pasal 64 ayat 4 dan 6, pasal 67 ayat 3, pasal 68 ayat 6, pasal 69 ayat 2 dan 3, pasal 72 ayat 1 dan 3, pasal 75, pasal 85 ayat 5, pasal 87 ayat 2, pasal 88 yang tertuang dalam UU No 22/2009 tentang angkutan jalan.

“Pasal itu berisi soal wewenang Polri dalam mengeluarkan SIM, STNK dan BPKB,” jelas Adul Wahid.

Para penggugat juga mempertanyakan konstitusional Polri dalam kewenangannya mengurus SIM, STNK dan BPKB. Menurut mereka, hal itu tidak sesuai amanat konstitusi.

Sidang akan dilanjutkan 14 hari kedepan dengan agenda peraikan permohonan.

Sumber: Detikkom/tempo
Editor: Zulkifli

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.