Ini aksi soidaritas penganaiyaan PRT oleh oknum anggota DPRRI

oleh -148 views

Massa-Aksi-Berkumpul-di-Bawah-Flyover-2_editMakassar– Seperti diketahui melalui pemberitaan di berbagai media massa dalam beberapa hari terakhir ini, di Jakarta seorang PRT yang bernama Toipah (Pengasuh Anak) telah melaporkan majikannya Fanny Safriansyah alias Ivan Haz (Anak Mantan Wapres Hamzah Haz) yang kebetulan adalah anggota DPR RI dan istrinya Anna Susilowati atas tuduhan telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya baik fisik maupun verbal.

Sebagai respon atas pemberitaan tersebut, Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel, KSPSI, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Apik, PRT dan beberapa organisasi lain di Makassar, memberikan dukungan solidaritas melalui aksi massa dengan menggelar orasi di bawah flyover Makassar. Diikuti oleh lebih kurang 150 peserta, aksi dimulai pada pukul 9.00 Wita dan berakhri pada pukul 12.00 di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta aksi membawa berbagai peralatan yang meruapak alat kerja PRT seperti wajan, panci dan sapu.

Aksi dimulai dengan orasi secara bergantian oleh para pemimpin aksi. Nur, perwakilan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dalam orasinya menyatakan dukungan solidaritasnya terhadap Toipah dan mengecam penganiayanya. Menurutnya PRT harus diakui hak-haknya sebagai Pekerja karena hanya dengan begitu kerentanantpenganiyaan terhadap PRT dapat dihilangkan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai sulit membayangkan PRT terbebas dari ancaman kekerasan majikan terutama mereka yang tinggal di rumah majikan.

Umi Jusmiati Lestari (Aktivis FPMP) yang juga focal point JALA PRT, mengungkapkan bahwa selain Toipah, seorang PRT bernama Ririn Susanti –asal Probolinggo Jawa Timur- juga diduga dianiaya majikannnya -Bastian Liam di Jl. Malaka 58, Medan Timur. Menurutnya Korban baru sepekan bekerja tetapi sudah mendapatkan perlakukan yang tidak manusiawi. Korban kerap mengalami penganiayaan dan penyekapan oleh majikannya. Pada Rabu 30 September 2015 malam, Ririn ditemukan warga karena menjerit kesakitan setelah melompat dari lantai 2 rumah sang majikan.

Menurut Umi, dua kasus terakhir ini adalah bagian kecil dari kasus penganiyaan yang menimpa PRT yang terus terjadi. Umi juga mengingatkan kasus penyekapan, perbudakan dan perdagangan manusia yang dialami 17 PRT di kota Bogor, kasus PRT di Medan, kasus-kasus kekerasan dan diskriminatif lain yang ditemukan dalam pendampingan. PRT yang disiram deterjen karena beribadah, PRT yang tidak dibayar upahnya, PRT yang disekap. Kasus-kasus itu memperlihatkan betapa tidak manusiawinya perlakuan terhadap PRT, serta absennya perlindungan Negara terhadap PRT. Kasus penyiksaan, penyekapan – perbudakan berulang terjadi terus. Namun tidak ada proses hukum atau kalau pun ada hanya hukuman ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Akibatnya tidak ada efek jera bagi pelaku.

Mengutip JALA PRT, Umi menambahkan bahwa di tahun 2015, sampai dengan September 2015 terdapat 376 kasus kekerasan yang dapat diidentifikasi oleh JALA PRT. Mayoritas 65% adalah multi kekerasan termasuk upah yang tidak dibayar, penyekapan, penganiayaan dan pelecehan. Semantara 35% sisanya adalah kasus perdagangan manusia.

Senada dengan Nur, Umi mengaskan bahwa pemerintah dan DPR harus terbitkan undang-undang khusus untuk melindungi PRT. Bagaimanapun mereka telah berjasa besar. Karena PRTlah majikan dapat leluasa berkarir di luar rumah.

Peserta aksi kemudian rally menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sembari menunggu anggota dewan hadir menemui mereka. Peserta aksi kembali berorasi secara bergantian.

Sulastri salah seorang ibu yang bekerja sebagai PRT, menyerukan agar masyarakat mulai menghargai jasa-jasa PRT. Menurutnya, PRT juga manusia yang harus dihargai dan diperlakukan seperti pekerja yang lain. Dia menceritakan pengalamannya bekerja siang dan malam sebagai PRT dengan gaji yang sangat minim. Untuk itu, Sulastri menyerukan agar semua pihak yang mempekerjakan PRT untuk memenuhi hak-hak dasar PRT seperti upah layak, hari libur dll.

Seorang anggota DPRD Ibu Fadriaty AS beserta rekannya akhirnya hadir menemui massa aksi. Dalam sambutannya, Fadriaty menyatakan dukungannya atas perjuangan yang dilakukan oleh para demonstran. Dia menyarankan agar semua pihak bersama-sama mengawal proses hukum kasus ini. Fadriaty kemudian membubuhkan tantatangannya pada statemen yang dibawah oleh peserta aksi sebagai pernyataan dukungan. Selanjutnya bersama beberapa orang perwakilan peserta aksi. Surat pernyataan dan tuntutan peserta aksi dikirim melalui fax ke kantor DPR RI di Jakarta.

Adapun isi tuntutan para peserta aksi adalah sebagai berikut ;

1.Mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang menimpah Toipah dan kasus-kasus PRT lain di Indonesia ;

2.Mendesak DPR khususnya Komisi IX dan Baleg dan Pemerintah harus segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT termasuk menetapkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Prioritas Prolegnas 2016 dan membahasnya segera;

3Mendesak Pemerintah: Presiden dan Menteri Tenaga Kerja RI; Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Negara PPPA untuk aktif mengambil langkah perwujudan UU Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT,

4.Menghimbau aparat lokal dan masyarakat untuk melakukan monitoring situasi Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di lingkungan sekitarnya dan mengambil langkah pro aktif untuk pencegahan apabila menjumpai fenomena yang mengarah pada tindak kekerasan.

5.Mendesak kepada Kepolisian, LPSK untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan atas korban dan saksi dan Tim Kuasa Hukum yang mendapat tekanan dari Pelaku dan berbagai pihak.

(tejo/mad)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.