Home / DAERAH / Ini Hasil kajian DPRD Luwu terkait PERDES di anggap cacat hukum

Ini Hasil kajian DPRD Luwu terkait PERDES di anggap cacat hukum

LUWU– Berdasarkan hasil kajian & konsultasi DPRD Luwu, Kepada Biro Hukum Provinsi Sulsel terkait PERDES (Peraturan Desa), Resa Buntu Matabing dianggap cacat hukum.

Adapun hasil konsultasi DPRD Luwu kepada Biro Hukum Prov. Sulsel :

1. berdasar pada UU 23 tahun 2014 bahwa perairan sampai dengan 12 mill di ukur mulai dari bibir pantai adalah kewenangan provinsi sehingga daerah kab/kota termasuk desa tidak dapat mengatur dalam bentuk peraturan untuk menarik pajak atau retribusi kecuali untuk mengatur jalur lalu lintas perahu.

2. Direkomendasikan kepada pemerintah kab. Luwu untuk membatalkan atau merevisi PERDES Buntu Matabing no.4 tahun 2016 tentang penertiban sero(balla) karena merupakan kewenangan provinsi kecuali dalam bentuk pengaturan jalur lalu lintas perahu.

3. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kab. Luwu agar menyurat ke pemerintah provinsi sulsel Cq Biro Hukum mengenai kasus tersebut diatas untuk memperoleh jawaban secara tertulis.

Saat di konfirmasi kepada wartawan, aktivis Generus yang juga mantan aktivis IPMIL UIT, Syarif Al Farezi yang juga turut mengawal proses sejak awal permasalahan ini mengungkapkan, akan mendesak pihak instansi terkait agar mengindahkan poin 2 & 3 (rekomendasi).

“Kami berharap bahwa ada kepastian hukum sehingga tidak memunculkan konflik horizontal di antara masyarakat pesisir,” jelasnya, Rabu (12/4/18).

Dikatakan pemerintah harus sigap menangani konflik ini, karna bukan hal yang sepele.

Ia pun juga akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat ini apabila tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait . (Rilis).

loading...