Home / Indotimnews / Ini Isi Penolakan Sejumlah Ormas Soal Keputusan Panitia Penerimaam Kaper Ombudsman Kaltim

Ini Isi Penolakan Sejumlah Ormas Soal Keputusan Panitia Penerimaam Kaper Ombudsman Kaltim

SAMARINDA– Jasil uji atau tes Lepala Ombudsman Republi Indonesia (ORI) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), terus menjadi pergunjingan.

“Kaltim berduka setelah pengumuman hasil rapat pleno pansel Kepala Perwakilan sudah tayang diweb resmi Ombudsman RI tanggal 4 Juni 2018 kemarin lebih cepat dari jadwal yang sudah diumumkan sendiri bahwa Pengumuman Rabu, 6 Juni 2018. Yang beraroma dugaan maladministrasi dan indikasi pembohongan publik,” ucap wahyuddin, Perwakilan forum Masyarakat Kaltim Peduli ORI

Berikut dugaan maladministrasi yang ORI lakukan sendiri selama proses seleksi :

Pertama, adanya penambahan kriteria kelulusan tes tulis menambahkan pendapat masyarakat, itupun diumumkan setelah pengumuman maka semua peserta kaget dan tidak transfaran masyarakat yang mana serta nilai skor tes tulis berapa juga ditutupi.

Kedua, lanjut hasil tes wawancara atau tahap akhir yang nyata dalam pengumuman ditulis bahwa pendapat masyarakat ditunggu paling lambat tanggal 4 Juni sebagai masukan, lagi-lagi tiada guna, kami menduga hanya pendapat masyarakat internal ORI sendiri yang kepakai alias berdasar bisik-bisikan saja sesama asisten atau komisioner saja. Bisa jadi point nilai asisten juga berpengaruh jadinya asisten sesama asisten yang diloloskan tersebut diberi nilai tinggi.

Ketiga, tahap wawancara melanggar hirarki struktur organisasi, bakal bawahan malah berwenang mewawancara atasan dan menjadi salah satu penentu pengambil keputusan.

Keempat, pengumuman tayang lebih cepat dua hari dari jadwal pengumuman yang ditayangkan resmi diweb resmi ORI sendiri. Entah apa yang ditakutkan sehingga cepat-cepat buat pengumuman.

Kelima, yang lebih aneh lagi terjadi, informasi dari media Kendari menyebutkan Selasa malam 5 Juni 2018 sudah pelantikan. Ini semua bergeser dari jadwal dan terkesan terburu-buru. Semua keluar dari SOP yang dibuat ORI sendiri. Informasi pelantikan sudah diumumkan ke masyarakat, jelas ini tanda tanya besar? Mengapa terkesan terburu-buru dan terkesan ditutup-tutupi seperti orang main kucing-kucingan.

Menurut Wahyudin, jadwal dibuat buat sendiri, dilanggar-langgar sendiri, aturan dibuat-buat sendiri, maka mosi tidak percaya dengan lembaga ini terasa semakin kuat saja.

“Dugan maladminstrasinya dijadwal tahapan seleksi akhir, fix tanggal 6 Juni baru pengumuman, berarti sekali lagi mereka melanggar aturan/SOP yang ORI buat sendiri, berarti bisa masuk ke terduga maladministrasi pelanggaran prosedur,” tambahnya.

Begitu pula pelantikan jadwalnya lanjut perwakilan masyarakat ini, harusnya nanti tanggal 25 Juni 2018 di kantor Ombudsman RI Jakarta, berubah ke 5 Juni 2018 di Bogor.

“Di tenggarai ini untuk menutup akses masuknya rekomendasi-rekomendasi lainnya yang akan dikirim masyarakat ke pansel, sehingga mereka lebih leluasa berkesempatan memilih kepala perwakilan (Kaper) menurut seleranya sendiri, padahal mereka sendiri yang membelokkan SOP nya dengan menambahkan pendapat masyarakat dalam tahapan seleksi penerimaan,”tegasnya.

Dikatakan, nasil Tes tulis pakai pendapat masyarakat dan
hasil wawancara/hasil akhir malah tidak pakai pendapat masyarakat yang sudah jelas ORI tulis sendiri..
terduga lembaga pelaku maladminstrasi.

Jadwal dibuat buat sendiri, dilanggar-langgar sendiri, aturan dibuat sendiri dan dilanggar sendiri, aka mosi tidak percaya dengan lembaga ini terasa semakin kuat saja. Apalagi di Kaltim dengan berbagai kejadian yang semuanya berbau maladministrasi.

Terakhir, terduga maladminstrasinya dijadwal tahapan seleksi akhir, fix tanggal 6 Juni baru pengumuman, berarti sekali lagi mereka melanggar aturan/SOP yang ORI buat sendiri, berarti bisa masuk ke terduga maladministrasi pelanggaran prosedur.

Begitu pula pelantikan jadwalnya harusnya nanti tanggal 25 Juni 2018 di kantor Ombudsman RI Jakarta, berubah ke 5 Juni 2018 di Bogor.

Di tenggarai ini untuk menutup akses masuknya rekomendasi-rekomendasi lainnya yang akan dikirim masyarakat ke pansel, sehingga mereka lebih leluasa berkesempatan memilih Kaper menurut seleranya sendiri, padahal mereka sendiri yang membelokkan SOP nya dengan menambahkan pendapat masyarakat dalam tahapan seleksi penerimaan. (*)

loading...