Ini Kata Wapres Soal Ketidak Adilan

oleh -184 views

imagesIndotimnews.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan adalah sumber kerusuhan serta pemberontakan, sehingga seluruh kepala daerah harus mampu menciptakan keduanya jika ingin wilayahnya maju dan sejahtera.

“Kerusuhan di Poso dan Ambon beberapa tahun yang lalu banyak yang mengira karena soal agama. Padahal tidak, namun disebabkan masyarakat mengalami suatu ketidakadilan,” kata Jusuf Kalla ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015 di Ambon, Maluku, Kamis.

Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Gubernur Maluku Said Assagaff, serta gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia.

Menurut wapres, sejak Indonesia merdeka tercatat ada 15 pembrontakan besar dan dari pemberontakan tersebut sebanyak 10 diantaranya merupakan pembrontakan yang diakibatkan ketidakadilan antarwilayah politik dan sosial.

Dari pengalaman menengahi konflik, kata Kalla, sebagian besar dipicu oleh masyarakat yang merasakan ketidakadilan oleh suatu pemerintahan daerah.

“Kalau konflik itu dipicu oleh agama itu munculnya belakangan. Tapi mulanya adalah ketidakadilan dan ketidakharmonisan,” kata wapres.

Dahulu, kata Kalla, di Ambon dan Poso kalau gubernurnya Islam maka wakilnya Kristen, demikian juga sebailknya.

Tapi kondisi tersebut berubah saat pemilu dilakukan secara demokratis sehingga menimbulkan ketidaksiapan dikalangan masyarakat.

Ia mengatakan konflik politik akan lebih mudah menyelesaikan namun yang paling sulit adalah menyelesaikan konflik agama, di mana masyarakat sudah dididik menjual beli surga.

“Sehingga saat itu di Ambon dan Poso membunuh dan dibunuh masuk surga sehingga org tidak takut mati. Membunuh tersenyum dan yang dibunuh tersenyum,” kata Wapres.

Di depan para gubernur, Kalla mengingatkan agar sebagai pimpinan di daerahnya harus memperhatikan kemajuan, keadilan dan keharmonisan.

Kalau suatu daerah alami kesulitan maka gubernur juga harus ikut merasakan sulit, jangan justru hidup berlebihan ditengah masyarakat yang sulit.

“Memang tak mudah mengatur masyarakat yang begitu luas di Indonesia, sehingga perlunya meningkatkan koordinasi pusat dan daerah,” kata wapres.

(antaranews.com)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.