Ini penolakan aktivis GAM rencana Revisi UU KPK No. 30

oleh -323 views

IMG_20151013_174546(1)_editMakassar– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi unjuk rasa menolak Isu Revisi UU KPK no. 30 tahun 2003 yang dinilai syarat akan kepentingan sejumlah partai yang duduk di senayan, Selasa (13/10) di pertigaan jalan Pettarani-Hertasning.

Aksi yang dipimpin Syahruddin (Jenlap) menduga partai pengusung Presiden sengaja ingin melemahkan kewengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Rasua yang fokus pada penanganan Korupsi.

“Tudingan itu sangat kuat mengingat hampir seluruh kasus Mega Korupsi yang ditangani KPK saat ini melibatkan anggota partai,” ucap Syahruddin dalam orasinya.

Sementara itu, menurut Hendrianto Jufri dalam orasinya menjelaskan bahwa ada 15 poin dalam UU KPK yang akan direvisi semakin membuktikan bahwa memang ada kepentingan besar (kontroversial) para elit partai untuk melemahkan KPK, diantanya Pasal 5 dan pasal 73 revisi UU KPK ini menyebutkan secara spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi UU KPK disahkan.

“Tak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK. Sebab, pasal 2 angka 2 TAP MPR No. 8 tahun 2001 mengamanatkan pembentukkan KPK dan tidak disebutkan adanya pembatasan waktu. KPK hanya bisa tangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp 50 miliar ke atas Ini berarti bahwa KPK harus menyerahkan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan,” teriak Hadrianto.

Menurut kami, jika berkaca dari UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang, nilai kerugian negara yang ditentukan bagi KPK hanya sebesar Rp 1 miliar. pembatasan ini tidak mendasar karena lembaga ini fokus kepada subyek hukum, bukan pada kerugian negara.

Nah, 3 dari 15 poin penting yang akan direvisi menurut GAM sangat tidak beralasan dan apapun alasannya UU tentang KPK tidak boleh diRevisi kecuali untuk membenahi serta menguatkan kewenangan KPK itu sendiri. (Rls)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.