Home / Indotimnews / Jelang Pilwalkot Makassar 2018: Menyoal penolakan berkas dukungan Danny-Indira untuk Kecamatan Manggala

Jelang Pilwalkot Makassar 2018: Menyoal penolakan berkas dukungan Danny-Indira untuk Kecamatan Manggala

Indotimnews– Terkait adanya berkas dukungan kartu tanda penduduk (KTP) dari Kecamatan Manggala yang ditolak karena datang dengan terlambat, maka Tim dari salah satu pasangan calon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari atau akrab disapa dalam taglinenya ‘DIAmi’ akan melaporkan komisioner divisi pencegahan dan sosialisasi kepada pihak badan pengawas pemilu (Bawaslu) provinsi Sulawesi selatan.

Nur Muthmainnah, devisi pencegahan dan sosialisasi panwas saat acara masuk kantor barunya di Jalan Anggrek II, Toddopuli, Kota Makassar, saat ditemui oleh awak media, dengan tegas menolak berkas surat dukungan pasangan calon DIAmi dari kecamatan Manggala
“Batas waktu yang dimiliki sudah lewat, hal inilah yang kami tegakkan dalam sebuah aturan yang berlaku,”tegasnya, Sabtu, 03 Desember 2017.

Sebelumnya, saat rapat pleno berlangsung dan di hadapan lima (5) Komisioner komisi pemilihan umum (KPU) dan satu (1) dari Komisioner pengawas pemilihan umum (Panwaslu).

“Tim pasangan DIAmi dengan mengintimidasi kami dan menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan serta memukul meja, hal ini sangat diluar batas kewajaran,”terangnya.

Lanjut dikatakan Muthmainnah, hal ini kami sudah mengeluarkan rekomendasi ke pihak KPU kota makassar bahwa berkas ini kami tolak, dengan melakukan klarifikasi dan pengkajian serta alat bukti yang kami miliki dari CCTV setempat.

“Maka kami meminta dikeluarkannya berita Acara dari KPU Untuk memanggil Pasangan Calon DIAmi dan disaksikan oleh Panwaslu kota makassar bahwa berkas itu kami tolak,”ungkap Muthmainnah.

Nur Muthmainnah komisioner Divisi pencegahan dan sosialisasi Panwas Kota Makassar mengatakan, Kami sebagai Panwas yang terpilih memiliki nilai Integritas dan selalu bekerja sesuai aturan yang ada.

“Dan juga tentunya kami akan menjunjung masa tugas kami hingga Khusnul Khotimah, jadi dalam amanah yang kami emban tentunya apa yang menjadi wewenang dan hak yang kami miliki, kami mampu membatalkan hasil Pleno serta melakukan penghitungan ulang,”tegasnya Muthmainnah.

Laporan : Wawan

loading...