Jika Pemerintah ngotot naikkan iuran BPJS, Aktivis KPJ akan boikot salah satu rumah sakit di Makassar

oleh -174 views

_20160318_001258Makassar–Meski kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditunda, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) menganggap kebijakan bakal dinaikkannya iuran tersebut, akan membawa rakyat ke liang kesengsaraan,

“Beberapa Akhir ini kami mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Regional IX Cabang Makassar dan DPRD Provinsi sulawesi Selatan untuk menyikapi dan menolak keras akan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegas Emen Lahuda, aktivis KPJ dalam rilisnya yang diterima indotimnews.com, Kamis (17/3).

Dikatakan, , jumlah iuran yang harus dibayar peserta BPJS kesehatan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan sejumlah rumahsakit dan menjadi beban bagi masyarakat yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan.

“BPJS itu semacam dana sumbangan dari rakyat yang dikumpulkan secara bersama-sama, untuk rakyat yang sedang sakit. Sementara pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sekarang malah mau dikasih naik,” Tegasnya Emen lahuda

kenaikan iuran tersebut tentu menjadi beban bagi masyarakat serta, kenaikan iuran sangat tidak mensejahterakan rakyat.

“masyarakat kini di rugikan karena biar tidak sakit harus bayar iuran juga, sementara kalau ada anggota keluarga masyarakat yang sakit pakai kartu BPJS kadang ditolak. Inilah tidak adilnya BPJS,” lanjut aktivis KPJ tersebut.

Sementara ini beberapa komisi di DPR RI juga menolak kenaikan iuran (BPJS). Artinya, tak ada jalan bagi pemerintah menaikkan iuran itu.

Hal itu di sebabkan saat Komisi IX DPR memanggil Menteri Kesehatan, Dirut BPJS, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terkait kenaikan iuran tersebut.

“Sayangnya pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bakal kenaikan iuran BPJS,” tutur Emen Lahuda .

Lanjut aktivis ini,  KPJ meminta kepada pemerintah kenaikan tersebut bukan ditunda tetapi jangan di realisasikan. Presiden diminta  mencabut perpres no 19 tahun 2016. Jika Tetap Presiden ngotot dan tetap menindak lanjuti penghianatannya terhadap rakyat (Iuran bpjs tetap di naikkan) maka KPJ mengancam akan memboikot sala satu rumah sakit di Sulawesi selatan.

Editor: Zoel

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.