Home / HUKRIM / Jika Proyek RSUD Daya Belum Kelar, KP- GRD: Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

Jika Proyek RSUD Daya Belum Kelar, KP- GRD: Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

MAKASSAR– Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan Anggaran APBD Tahun 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp.44.018.266.000,- Sejak Agustus hingga awal Desember 2017 lalu, yang dikerjakan oleh PT.Haka Utama selaku pelaksana teknis lapangan menuai sorotan dari berbagai pihak penggiat anti korupsi.

Salah satu diantaranya aktivis Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD).

“Perencanaan konstruksi proyek kami anggap gagal karena tidak sesuai dengan perencanaan yang sebenarnya yaitu dalam kurun waktu 130 hari kalender. Atau kah memang pelaksanaan proyek tersebut terkesan dipaksakan,” tutur Ketua Tim Investigasi KP-GRD, Dodi Hendra dalam rilosnya yang diterima media ini, Selasa (16/1/18).

“Kami sangat berharap Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan itu bekerja seprofesional mungkin untuk melaksanakan tugasnya dalam mencegah tindakan korupsi,” tambahnya.

La jut Dody, hal ini juga menjadi momok menakutkan bagi kontraktor ataupun pejabat yang nakal. Namun, masih banyak juga proyek yang bermasalah. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi semua stackholder, termasuk kami yang merupakan lembaga yang setia san konsisten dalam pemberantasan korupsi.

“Kami akan tetap mengawal pelaksanaan proyek ini sambil terus melakukan investigasi untuk mengumpulkan data tambahan untuk melaporkan apabila dalam temuan di lapangan ada unsur kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)”, tegas Dodi.

Diakui, KP-GRD sudah pernah menyurat ke pihak Manajemen RSUD Daya Makassar karena pada saat pelaksanaan beberapa ada yang dianggap keliru tapi tidak di tanggapi.

“Intinya KP-GRD berharap semua stakeholder terlibatlah, kalau ada data tambahan lebih bagus lagi heheh,” Tutup Dodi Hendra sambil tersenyum.

Diketahui bahwa KP-GRD adalah salah satu kelompok gerakan yang aktif menyoroti berbagai persoalan korupsi di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar. (*)

loading...