Home / RAGAM / Kalapas Makassar Hadiri Pembentukan Forum Restorative Justice Kota Makassar

Kalapas Makassar Hadiri Pembentukan Forum Restorative Justice Kota Makassar

Makassar – Dalam rangka pembentukan forum antar institusi aparat penegak hukum dan stakeholders yang berfungsi dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu, khususnya Tipiring dan Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, LBH Australia Indonesia Partnership for justice 2 menggelar Forum Restorative Justice Kota Makassar. Selasa (29/1/19).

Bertempat di ruang pertemuan Hotel Remcy Makassar, jajaran Pimpinan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan hadiri pembentukan forum Restorative Justice kota Makassar yang membahas mengenai penyelesaian masalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahananan Negara khususnya di Kota Makassar.

Forum ini melibatkan aparat penegak hukum yakni Polisi, Hakim, dan Jaksa, serta Institusi dan stakeholder terkait yakni, Kanwil Kemenkumham Sulsel, Lapas Makassar, Rutan Makassar, Bapas Makassar, LPA, P2TP2A, Dinas Sosial, NGO, OBH, Shelter warga, serta tokoh masyarakat sebagai peserta yang telah memahami konsep ataupun kebijakan terkait penerapan Restorative Justice.

Pelaksanaan forum ini difasilitasi oleh Andi Yusuf Yunus selaku Pimpinan Lembaga Studi Kebijakan Publik, pada forum tersebut membahas mengenai masalah overcrowding dari di Lembaga Pemasyarakatan yang sejak lama telah menjadi persoalan sehingga menimbulkan tidak efektifnya fungsi pemenjaraan, jalan tengah untuk meminimalisasi pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara.

Pada kesempatan ini Kepala satuan kerja Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Makassar, Budi Sarwono, mengadiri langsung pembentukan forum Restorative Justice serta menyumbangkan isi pikiran dan solusi terhadap masalah yang dibahas pada forum tersebut.

Pembahasan tersebut tidak lain untuk menyatukan pikiran untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, dengan berbekal metode penerapan Restorative Justice, dimana untuk mengatasinya melibatkan semua pihak yang berkepentingan yakni korban, pelaku, masyarakat dan Negara yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat prilaku jahat pelaku.

Diharapkan dalam forum tersebut penyelesaian tindak pidana telah berkembang dan dipraktikkan, baik institusi penegak hukum juga masyarakat, sehingga nantinya dapat dikembangkan dalam mendorong pembaharuan Hukum Nasional yang berkeadilan dan seimbang, serta dapat efektif dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. (**)

loading...