Kasus Bansos Sulsel: Jum’at Adil Patu Bakal Dipanggil Lagi Kejati

oleh -562 views

20141204_22_16_43-1Makassar– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melayangkan pemanggilan untuk empat orang tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Sulsel yang merugikan keuangan negara senilai Rp8,8 miliar.

“Besok (Jumat) kami jadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Adil Patu Cs. Saya belum bisa pastikan, apakah dia diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka. Kita lihat saja besok reaksi dari penyidik,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Rahman Morra di Makassar, Kamis.

Keempat orang tersangka yang dipanggil secara bersamaan yakni anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabry, mantan legislator DPRD Sulsel Adil Patu, mantan anggota DPRD Makassar Mujiburrahman dan politisi Golkar Abdul Kahar Gani.

Rahman Morra mengatakan, surat pemanggilan terhadap empat orang tersangka ini sudah dilayangkan dan Jumat, 5 Desember adalah jadwal pemeriksaan keempatnya.

Keempat tersangka itu juga langsung dipanggil bersamaan dimana pada pemeriksaan sebelum-sebelumnya saat status masih berstatus saksi hanya dipanggil satu persatu untuk pemberkasan.

Sebelumnya diungkapkan, penetapan tersangka terhadap keempat orang politisi itu berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan saat sidang untuk mantan terpidana Anwar Beddu dan mantan Sekda Sulsel Andi Muallim.

Dalam sidang yang telah berlalu untuk mantan terpidana dan terdakwa itu, sebagian besar saksi yang mencairkan langsung “bonggol cek” di Bank Sulsel itu menyebut peran keempat tersangka hingga akhirnya Kejati Sulsel menetapkan mereka.

Ia mengatakan, dari beberapa persidangan yang digelar dengan menghadirkan ratusan saksi-saksi, bukan cuma keempat orang tersangka ini yang dapat dibuktikan tetapi masih ada beberapa legislator lainnya lagi yang sering disebut serta dibuktikan dengan alat bukti-bukti yang telah disita.

Mengenai penetapan keempat orang legislator ini, dirinya mengaku jika dari beberapa nama yang disebut dalam persidangan, hanya mereka yang mempunyai alat bukti yang cukup kuat yang kemudian ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

“Kasus ini tidak berhenti pada mereka saja, tetapi masih akan dilanjutkan lagi sesuai dengan komitmen kita untuk menuntaskannya. Hanya saja, kenapa baru empat, karena memang dari beberapa nama itu mereka sudah memenuhi unsur dan punya alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya,” katanya.

Pada persidangan terdakwa Bansos Sulsel, Andi Muallim yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin, 14 Juli 2014, dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Maxi Sigarlaki, legislator dari PDK, Adil Patu membantah juga terlibat dan keciprat dana bansos tersebut.

“Tidak ada LSM yang menerima dana itu yang saya ketahui. Semua lembaga yang menerima dana bansos itu saya tidak ketahui. Saya tidak pernah mengembalikan uang karena saya tidak pernah menerima. Saya juga tidak pernah meminta kepada Andi Muallim untuk mencairkannya,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penerangan dan Hukum, Rahman Morra menyatakan, penetapan keempat legislator itu karena sebelumnya terdapat ketidaksesuaian hasil penyidikan dan fakta persidangan yakni salah satunya, pada hasil penyidikan, penyidik hanya menemukan potongan cek atau bonggol cek.

Sementara pada persidangan yang dijadikan sebagai barang bukti adalah lembaran cek yang berhasil disita dari Bank BPD Sulsel. Namun sekarang, tim penyidik berhasil menemukan ratusan cek pencairan oleh keempat orang tersangka itu.

Sebelumnya, dalam kasus itu juga, Sekprov Andi Muallim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel karena dianggap bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran Anwar Beddu yang telah divonis dua tahun penjara itu melakukan upaya melawan hukum dengan cara memperkaya orang lain maupun korporasi.

Penetapan Muallim yang merupakan pamong senior di Sulawesi Selatan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dinilainya turut bertanggungjawab dalam setiap pencairan anggaran dana Bansos yang telah merugikan negara itu.

Sejak kasus ini bergulir di kejaksaan, Anwar Beddu dan Andi Muallim dinilainya telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi yang diperkuat dalam fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

Peranan Muallim yang sebagai kuasa pengguna anggaran itu terbukti telah menyetujui setiap pencairan maupun pemberian dana bantuan sosial kepada lembaga penerima diaman lembaga penerima itu tidak berbadan hukum alias fiktif.

Persetujuan pemberian dana bansos kepada setiap penerima itu dilakukan tanpa didasari verifikasi terhadap 202 lembaga penerima guna memastikan kebenaran dan keberadaan lembaga penerima tersebut.

Andi Muallim yang telah menyetujui semua lembaga penerima itu kemudian langsung diteruskan kepada bendahara dengan mengeluarkan dana bansos tersebut.

Bendahara sendiri saat mencairkan dan menyerahkan kepada 202 lembaga penerima itu dinilai lalai karena tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan sehingga merugikan keuangan negara.  (antarasulsel)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.