Kasus Budi Gunawan, 3 Polisi Diperiksa KPK

oleh -138 views

images(27)Indotimnews.com– Proses penyidikan kasus gratifikasi dan suap yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol), Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, kembali digelar.

Hari ini, penyidik KPK menjadwal ulang pemeriksaan tiga anggota polisi sebagai saksi kasus itu. Saksi pertama adalah Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Dia merupakan anggota Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara.

Kedua adalah Brigadir Jenderal Polisi Budi Hartono Untung. Dia saat ini menjabat Widyaswara Madya Sespim Polri Lemdikpol dan salah satu anak buah Komjen Budi. Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung. Terakhir adalah seorang anggota Polres Bogor, Brigadir Triyono. “Iya ini penjadwalan ulang. Sebelumnya sudah pernah dipanggil,” tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK,

Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Senin (2/1). Menurut Priharsa, pemanggilan ketiga saksi itu merupakan yang kedua. Dia belum tahu apakah ketiganya memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.

Bila mereka tidak hadir hari ini, hal ini menambah panjang rentetan pengingkaran terhadap perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi sudah memerintahkan supaya para saksi mematuhi aturan hukum, terutama mereka yang memang berlatar penegak hukum.

Saksi-saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan selain tiga nama di atas adalah Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Andayono, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, Brigjen Pol (Purn) Heru Purwanto, Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Herry Prastowo, Komisaris Besar Polisi Ibnu Isticha, dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji.

Hanya satu saksi diketahui memenuhi panggilan, yakni Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Syahtria Sitepu.

Menanggapi hal ini, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyayangkan ketidakhadiran kedua saksi itu.

Sebab menurut dia, hal-hal seperti ini justru menyulitkan proses penyidikan dan mengingkari janji Polri kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan bekerja sama dalam proses hukum.

“Sangat disayangkan dan bisa dianggap tidak mematuhi perintah presiden yang meminta agar saling menghormati dalam proses penegakan hukum,” tulis Ade melalui pesan singkat.

Ade menyatakan KPK dan Polri harus ingat janji mereka di depan Presiden Jokowi. Menurut dia, menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana adalah kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Yakni Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 22 dan 35 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahkan tindakan mempersulit pemeriksaan atau selalu mangkir bisa dipanggil paksa.

“Bagaimana cara pemanggilan paksa jika yang dipanggil adalah Pati Polri? Dalam kondisi normal KPK dapat meminta bantuan Brimob. Sekarang?” Tanya Ade.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun angkat bicara soal ini. Menurut dia, kurang patut dan tak ada gunanya bila saksi-saksi itu terus mangkir. Sebab bila tidak, perbuatan mereka akan diperkarakan lantaran dianggap menghambat proses penyidikan.

Menurut Bambang, saksi-saksi yang dipanggil saat ini berasal dari Kepolisian. Baik masih aktif maupun sudah pensiun. Dia mengatakan mestinya sebagai sesama aparat penegak hukum mereka memahami kewajibannya bila dipanggil sebagai saksi.

“Saya meyakini kalau penegak hukum itu pasti tahu hukum,” kata Bambang. Menurut Bambang, sebaiknya para saksi itu mematuhi perintah Presiden Joko Widodo yang meminta supaya semua pihak tunduk pada konstitusi.

“Presiden Jokowi kan sudah menjamin proses ini akan dilakukan secara akuntabel. Artinya juga akan menjamin bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus konsisten, sama seperti saya. Datang. Jadi saya ingin menunjukkan sebagai penegak hukum harus konsisten,

kalau penegak hukum tak konsisten, apa itu?” Ujar Bambang. Bambang berharap para saksi itu jangan sampai menunggu penyidik KPK bertindak keras. Sebab bila sampai dilakukan penjemputan paksa dampaknya juga semakin meluas.

“Dalam hukum acara ada mekanismenya. Semua pihak yang secara nyata menghindari, atau menghalangi proses penyidikan, itu bisa kena pasal 21, 22, 23. Saya pikir penegak hukum ngerti lah yang begitu,” sambung Bambang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal itu dilakukan selepas pimpinan dan penyidik melakukan gelar perkara pada 12 Januari 2014.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, proses penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan Budi dilakukan saat mereka menerima laporan masyarakat, dan bukan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Sebab, PPATK hanya pernah mengirim surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Maret 2010 supaya menyelidiki hal itu.

Sedangkan pada 18 Juni 2010, Bareskrim melaporkan akan mengusut soal. Tetapi sampai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Bareskrim tidak pernah menjelaskan hasil kajian mereka. Saat itu, Budi masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Atas laporan itu, KPK mulai mengkaji serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait Budi sejak Juni sampai Agustus 2010. Dua tahun kemudian hasil kajiannya diperiksa kembali. Lantas pada Juli 2013, Samad memimpin gelar perkara pertama.

Saat itulah diputuskan memang perlu menaikkan kajian ke tahap penyelidikan. Tetapi hal itu baru terlaksana pada Juli 2014. Setelah sekian lama, akhirnya pada 12 Januari KPK resmi menetapkan mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Menurut Samad, Budi disangkakan menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain di Mabes Polri. Jabatan pernah diembannya antara lain Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri (2006-2008),

Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010), Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan terakhir Kalemdiklat Polri (sejak 2012).

Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (merdeka.com)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.