Kata Ombudsman, Pelayanan Polda Sulsel masih buruk, jadi PR kapolda baru

oleh -146 views

th_edit1Makassar– Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Selatan merilis laporan pengaduan masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik selama tahun 2016 .

Pelayanan di Lembaga Pemerintahan kota/kabupaten khususnya sektor Pendidikan tercatat paling banyak dilaporkan dibandingkan dengan lembaga atau instansi lain yang dikeluhkan masyarakat.

Ketua Ombusman RI perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan mengatakan, jumlah laporan pengaduan masyarakat selama empat bulan terakhir sudah mencapai ratusan kasus.

Sebanyak 40 persen di sektor pendidikan, sisanya di Lembaga Kepolisian diurutan kedua setelah itu masalah Pertanahan. Pengaduan terhadap tiga lembaga negara tersebut datang dari pengaduan orang atau pribadi masyarakat.

“Urutan kedua tingkat pelayanan paling banyak dikeluhkan di Kepolisian yakni 30 persen dan ketiga pertanahan,” kata Subhan di Makassar, Sabtu (16/4/2016).

Subhan mengemukan,untuk di Bidang Pendidikan paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait masalah pungli, penerimaan siswa baru, lelang kabatan Kepsek dan terakhir ujian nasional.

Dia mengaku laporan yang diterima lembaga pengaduan masyarakat itu sebagian besar sudah ditindaklanjuti, bahkan sudah dilaporkan ke Pusat Kementrian Pendidikan.

Sementara untuk di Lingkup Kepolisian paling banyak dikeluhkan pada pelayanan publik terkait tindak lanjut laporan masyarakat yang diabaikan oleh Kepolisian. Masyarakat mengaku selalu diabaikan laporanya tanpa ada perkembangan dan penyelesaian dari Pihak Kepolisian terkait itu yang diadukan masyarakat.

“Selama laporan itu masuk di Ombudsman semuanya terselesaikan, karena kami sudah melakukan kerjasama dengan Kepolisian untuk penyelesaian kasusnya, ” ujarnya.

Sementara itu Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( Lemkira) menilai bahwa ini masih ” Rapor Merah” didapat karena diposisi urutan kedua jumlah pengaduan masyarakat ke kantor Ombusdsman Sulsel setelah pengaduan masyarakat dalam masalah pendidikan, katanya.

Menurut Ketua Lemkira, Rizal Noma ini adalah pembelajaran buat institusi Kepolisian didaerah ini karena selama kurang lebih tiga tahun terakhir kinerja Kepolisian didaerah ini masih tetap ” rapor merah” diraih tidak pernah berubah, dan ini jadi Pekerjaan Rumah Kapolda Sulsel yang baru bisa memperbaiki, apalagi Kapolda yang baru adalah sosok Doktor dari Manajemen Pendidikan dan kerap banyak meraih prestasi dalam pelayanan publik di Institusi Kepolisian dan memberikan penghargaan untuk kalangan masyarakat, LSM, Pers, dan Pemerintah yang bermitra dengan pihak kepolisian saat ini. ( Azis Umar )

Editor : Andi A Effendy

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.