Kejati Sulsel Dinilai Koalisi Aktivis ‘Mandul’ Tangani Kasus Terminal Cargo Makassar

oleh -138 views

IMG_20150323_005826Indotimnews.com– Koalisi Aktivis Penyelamat Aset Daerah Kota Makassar, meilai pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mandul tangani kasus terminal cargo yang cukup lama bergulir di kejati.

“Kami anggap munkin adaupaya penkaburan oleh oknum Kejati Sulsel dan enggan membuka di media terkait kasus ini. Ada salah satu mantan istri pejabat di Kota Makassar dan sekarang menjadi anggota DPR RI yang menjadi otak pengelolaan aset daerah,” ucap Ansar Makkasau, aktivis yang tergabung dalam koalisi ini, Minggu (22/3/2015).

Hal itulah menurut Ansar, sehingga aset Terminal Cargo diperjual belikan dan di sewakan ke PT Pelitarga, di Parangloe.

“Ini sangat jelas telah melanggar aturan hukum diatur dalam peraturan pemerintah (PP) NO 6 Tahun 2006 peraturan dlm negri permendagri RI No 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah,” ucapnya.

Menurut Ansar, dalam peraturan kementrian dlm negri NO 17 tahun 2007 tersebut pada pasal 32 dinyatakan ada beberapa bentuk pemanfaatan barang milik daerah diantarax bisa dalam bentuk sewa,pinjam pakai,kerja sama pemanfaatan dan bangun guna serah serta bangun serah guna. Pada bentuk kerjasama pemanfaatan aset milik daerah itu tertera di bgian kelima kerjasama pemanfaatan pasal 38 ayat 4 yang berbunyi jelas yakni selama jangka waktu pengoperasian,mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama,

“Pemanfaatan.dengn adanya pengakuan pengelolah yang menyatakan bahwa penjualan yng mereka lakukan itu sah-sah saj dan jelas jelas telah bertentangan dengan permendagri hal demikianlah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

“Ingat tak ada alasan kejaksaan tinggi tidak mungusut tuntas kasus ini jngan melihat adanya salah satu isteri mantan pejabat sehingga takut menuntaskan kasus ini,” tutut aktivis ini.

Sebab itu, Koalisi Aktivis Penyelamat Aset Daerah Kota Makassar mendesak kejati untuk menangkap Mustafa, yang terindikasi salah satu otak penjualan aset tersebut.

“Kasus terminal cargo mana ada aset daerah bisa seenaknya dijual apa lagi mengalihkan status kepemilikan dari pemkot ke nama user,” terang Ansar.

Koalisi aktivis ini juga menyebut nama Ayong, pengusaha minyak ternama di kota ini, ikut menjadi sutradara di balik semuapermasalahan.

“ini.jelas kerja sama tersebut sangat merugikan. Terminal cargo telah estimasi oleh BPK berpotensi memberi pemasukn Rp. 1 Miliar per bulan atau 12 miliar pertahun. Tapi justru dividen yang diterima pemkot dari PT pelitagro hanya RP 1 miliar pertahun,” lanjutnya. (*)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.