Kemungkinan Besar Jokowi Terbitkan Perpu KPK

oleh -227 views

images(56)Indotimnews.com– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besar kemungkinan akan diterbitkan Presiden Joko Widodo. Namun langkah ini bukan tanpa risiko.

Hari-hari ini menjadi momentum tersulit di awal pemerintahan Jokowi yang baru melewati masa kerja 100 hari. Polemik Polri-KPK harus segera diselesaikan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Tidak sekadar pernyataan yang selama dua kali disampaikan Presiden ke publik. Pilihan menerbitkan Perppu telah disampaikan pihak Istana Negara. Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto pihaknya telah menyiapkan konsep Perppu KPK. “Kami mau pastikan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan KPK, itu tetap bisa berjalan. Apa pun kondisi posisi komisioner KPK,” kata Andi Widjojanto. Belum ada kejelasan gambaran dari Perppu yang bakal diterbitkan Presiden Jokowi. Namun ada beberapa skenario soal isi Perppu KPK memang dapat dipilih oleh Presiden Jokowi. Setidaknya pilihan minimalis yang tersedia, Perppu sifatnya hanya menjadi “pemadam kebakaran” saja. Yakni menambal item yang kosong. Sebut saja soal pengisian jabatan pimpinan KPK yang lowong. Perppu hanya fokus pada pengisian jabatan komisioner KPK yang ditinggalkan sementara oleh sejumlah pimpinannya karena berstatus tersangka. Meski pilihan minimalis, bukan berarti operasionalisasi dari opsi ini mudah. Karena saat Perppu memuat norma pengisian jabatan komisioner KPK, maka dengan kata lain, pimpinan KPK sama saja berhenti secara tetap, tidak lagi non aktif. Padahal, merujuk di Pasal 32 ayat (2) UU No 30 Tahun 2002, pimpinan KPK yang menjadi tersangka hanya berhenti sementara. Situasi saat ini tentu berbeda dengan kasus Antasari Azhar saat Presiden SBY menerbitkan Perppu KPK. Plt Pimpinan KPK waktu itu dimaksudkan mengganti Antasari Azhar yang memang telah diberhentikan dari pimpinan KPK karena berstatus terpidana. Nah, saat ini yang menimpa Bambang Widjojanto masih berstatus tersangka. Opsi lainnya yang cenderung mengayun keinginan publik dari kalangan Civil Society Organization (CSO) dengan mengamini permintaan sejumlah aktivis gerakan #SaveKPK yang mendorong pimpinan KPK mendapatkan hak imunitas saat menjalankan tugasnya. Aspirasi ini kali pertama muncul dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Tentu bila Perppu KPK membuat norma yang berisi hak imunitas pimpinan KPK bukan tanpa soal. Setidaknya dari kalangan Parlemen diprediksikan akan menolak norma ini. Seperti tanggapan Ketua Komisi Hukum DPR RI Azziz Syamsuddin yang menilai ide tersebut melanggar asas kesamaan hukum yang berlaku universal. “Ini juga melanggar konstitusi di Pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan hukum,” sebut Aziz di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (26/1/2015). Menurut dia, ide ini menabrak sejumlah aturan perundang-undangan. Ia menyebut, ide tersebut bila diterapkan akan menabrak UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Itu tidak tepat diterapkan karena melanggar UU,” imbuh Aziz. Ide lainnya dimunculkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang cenderung menginginkan perubahan menyeluruh terhadap bangunan KPK.Menurut dia, bila pun Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK tidak sekadar tambal sulam sebagaimana opsi minimalis. “Jadi tolong Pak Jokowi mengambil pikiran yang agak luas dan konprehensif untuk menyelesaikan akar permasalahannya, bukan sekadar menutup lubang, tetapi memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah yang ada,” kata Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (6/2/2015). Pernyataan Fahri ini bila merujuk pernyataan sebelum-sebelumnya soal KPK, ia selalu mendorong adanya perubahan sistem dalam pemberantasan korupsi. Tugas pokok KPK di antaranya sebagai supervisi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Pokok pikiran itu, setidaknya tercermin dalam draft revisi UU KPK versi DPR yang pada 2011 lalu yang sempat membuat polemik di publik. Semua pilihan opsi tentu berisiko. Jokowi harus mengambil pilihan-pilihan tersebut. Ambil opsi yang minim berisiko. Setidaknya, poin yang utama bagaimana agenda pemberantasan korupsi tetap jalan dan tidak dilemahkan. Sembari memikirkan untuk pembangunan sistem yang ideal hubungan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. (inilah.com)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.