Ketika Bank NTT Dianggap Lakukan Kejahatan Perbankan

oleh -218 views

20150216_08_40_12Indotimnews.com– Koordintor Devisi Anti Korupsi Pusat Informasi Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul SinlaeloE menilai pemberian dana tatiem (Bonus bagi para direksi) dan dana jasa produksi (Bonus bagi karyawan) sebesar Rp 9,1 miliar tahun 2013 merupakan kejahatan perbankan.

“Pemberian dana tantiem, bonus, atau gratifikasi ada mekanisme dan aturan yang jelas,” katanya kepada wartawan di Kupang, Jumat, 13 Februari 2015.

Dia mengatakan, jika dalam pemberian dana tersebut menyalahi aturan, maka terindikasi korupsi, atau dikategorikan sebagai tindakan pidana dan kejahatan perbankan.

BPK RI Perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menemukan ada kesalahan prosedur yang melanggar aturan dalam pemberian dana tantiem dan jasa produksi kepada direksi dan karyawan yang berpotensi merugikan bank sebesar Rp 9,1 Milliar, maka bukan hanya sangsi administrasi tetapi harus diikuti oleh sangsi pidana.

“BPK itu selalu normatif memberikan analisis LHP dari sisi administrasi perundangan. Namun, jika dicermati secara baik ada unsur pelanggaran undang-undang, termasuk dalam kategori korupsi,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian untuk bisa mengusut tuntas dugaan pembagian dana tantiem dan jaspro di Bank NTT itu. “Yah, kalau bisa polisi dan jaksa respon terhadap dugaan korupsi tersebut,” katanya.

Selain itu, dia mengaku mendukung langkah DPRD NTT yang akan memproses masalah ini secara politik dengan berencana menggunakan hak angket. “Itu langkah yang tepat,” katanya.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menyesalkan langkah Gubernur NTT yang mengosongkan jabatan di Dinas Pariwisata NTT, karena pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan baru di daerah ini. “Kami sangat sesalkan dan mempertanyakan pertimbangan Gubernur mengosongkan jabatan dinas pariwisata,” katanya. (nttterkini.com)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.