Home / Indotimnews / Ketua KPU RI Diminta Segera Akomodir Tiga Orang Yang Lulus 10 Besar Calon Komisioner KPU Suku Moni, Kepala Suku Ancam Perang Lagi

Ketua KPU RI Diminta Segera Akomodir Tiga Orang Yang Lulus 10 Besar Calon Komisioner KPU Suku Moni, Kepala Suku Ancam Perang Lagi

Jayapura – Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua meminta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) segera akomodir kembali 3 orang yang awal masuk 10 besar. Mereka itu adalah Aljono Bagau, Amd. Sos, nomor urut satu, Misael Maiseni, S.I.Kom, nomor urut tujuh dan Septinus Tipagau, SIP. M.PA nomor urut 10.

Hal itu ditegaskan kepala suku umum, suku Moni tingkat Provinsi Papua, Agus Somou bahwa apabila tidak diakomodir maka pihaknya telah sepakat untuk melakukan perang suku di daerar tersebut karena KPU RI lakukan secara sepihak bekerjasama dengan Bupati Natalis Tabuni.

“Kalau mereka tidak diakomori kembali, maka kami anak ungit kembali lagi masalah Pilkada 2017 lalu yangtelah menewaskan 5 orang korban itu. Karena 5 orang itu belum selesaikan masalah, dan sampai saat ini belum damai,” ujar Agus Somou kepada media ini, Selasa, (5/2/2019).

Menurutnya, berhubungan dengan surat Ketua KPU Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor : 97/PP.06-SD/05/KPU/I2019, perihal pelaksanan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota KPU Provinsi Papua periode 2019-2024. Dalam surat tersebut melalui lampiran nama-nama Calon KPU Khususnya Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, tiga orang nama Calon KPU Kabupaten Intan Jaya yang digantikan oleh KPU RI dengan alasan yang tidak jelas dan tidak benar.

“Tiga orang di atas tersebut mereka sudah masuk 10 besar melalui tahapan seleksi yang diseleksi oleh Tim Seleksi Papua II yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawi Jaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi, berdasarkan pengumuman Hasil Kesehatan dan Wanwancara pada tanggal 14 Desember tahun 2018.

Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dengan senang menerima hasil pleno penetapan 10 orang nama-nama Calon KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut,” ungkapnya.

Ditegaskan, namun melalui Surat KPU RI dalam lampirannya 3 orang diatas tersebut diganti dengan Seiko Zagani dengan keterangan tidak lulus 10 besar nomor urut 8,Nion Wenda keterangan tidak lulus 10 besar nomor urut 9 dan Perdinandus Zonggonau dinyatakan tidak lulus 10 besar nomor urut 10.

“Dengan adanya tiga orang nama yang diganti oleh KPU RI secara tidak benar, tidak berdasar dan tidak beraturan proses secara hukum sehingga membuat masyarakat Kabupaten Intan Jaya semakin memanas dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh kita bersama,” paparnya.

Hugo Mayani, kepala Suku Intan Jaya, mengatakan, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 6:00 WIT, tempat di Bandara Udara Nabire penyikaman terhadap Agustinus Bagau, Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, korban tersebut diduga karena memfasilitas 3 orang nama yang dikeluarkan oleh melalui Surat KPU RI tersebut.

“Masyarakat melakukan tindakan-tindakan tersebut karena pasca konflik pilkada kabupaten Intan Jaya tahun 2017 KPU Kabupaten Intan Jaya tidak bekerja dengan jujur, adik dan netral hanya bermain curan untuk kepentingan orang tertentu sehingga terjadi konflik/perang dan menewaskan 5 orang jatuh korban,” kata dia.

Ia menjelaskan, tahun 2017 Pilkada serentak, KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai lembaga penyelenggara tidak kerja dengan jujul, adil dan netral, KPU bermain curan untuk kepentingan orang tertentu, sehingga terjadi konflik/perang menewaskan 5 orang jatuh korban. Dan 5 orang jatuh korban tersebut belum menyelesaikan sampai saat ini.

“Setelah konflik pasca Pilkada tersebut sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum melakukan rekonsiliasi perdamaian. Setelah konflik pasca Pilkada tersebut pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya tidak bekerja di Intan Jaya, Pemerintah hanya berkantor-kantor di Kabupaten Nabire sehingga masyarakat tidak dapat pelayanan dari Pemerintah dengan baik,” ungkapnya.

Lanjutnya, konflik Pilkada 2017 tersebut, sampai saat ini di Kabupaten Intan Jaya masih belum damai dan aman, sehingga ketika KPU RI menggantikan 3 orang tersebut berarti pasti Intan Jaya tidak akan aman dan mengganggu pemilu 2019.

Oleh sebab itu berangkat dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka kami kepala Suku, toko Agama, Toko Pemuda, Toko Perempuan, Toko Adat dan perwakilan Mahasiswa Kabupaten Intan Jaya menyatakan sebagai sikap pernyataan kami kepada KPU Republik Indonesia.

“Kalau KPU RI tidak mengakomodir kembali 3 orang tersebut berarti, Kabupaten Intan Jaya tetap tidak akan aman dan akan adanya konflik berkepanjangan sehingga tetap mengganggunya Pemilu 2019,” tegasnya.

Pihaknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mereka tidak mau perang-perang lagi,.

“Kami ingin Kabupaten Intan Jaya harus aman dan damai dalam pemilu 2019 ini. Oleh sebab itu Jakarta (KPU RI) jangan lembar masalah kepada masyarakat Kabupaten Intan Jaya, nama-nama Calon KPU yang sudah masuk 10 besar itu segera akomodil kembali, ketika tidak diakomodil kembali berarti KPU RI adalah aktor konflik-konflik yang akan datang,” harapnya. (ABE)

loading...