Komite Pemantau Pajak: Pajak Randis Bisa Dipaksakan

oleh -417 views

images(169)-1Makassar– Terkair gegernya tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) yang diumbar Kepala Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Samsat Makassar, Hasan Sijaya, diapresiasi Komite Pemantau Pajak.

Menurut Ketua Komite Pemantau Pajak, AM Tahir Rahmat, S. Sos, MH, bahwa hal tersebut merupakan langkah berani dan tegas terhadap UPTD Samsat Makassar yang berani mengungkap data tunggakan pajak, khususnya randis Pemkot Makassar.

“Masyarakat butuh kejelasan sekalipun kasus ini berpotensi pidana. Kasus penunggakan pajak yang harus diitamakan adalah penyelamat uang negara,” ucap Tahir, Rabu (14/10/2014)..

Lebih jauh dipaparkan, jika hendak meningkatkan langkah penyidikan ke rana pidanana adalah langkah terakhir, seperti permintaan salahsatu LSM ternama di kota ini.

Ketua Komite Pemantau Pajak ini memberi solusi, mestinya UPTD Samsat Makassar, harus berupaya melakukan penagihan aktif, jika perlu upaya paksa karena sistem hukum pajak kita, tunggakan pajak itu sifatnya bisa dipaksakan.

“Saya merasa kecewa jika yang menunggak kalangan pemerintah dan menjadi preseden buruk. Dan mereka harus menjadi contoh membayar pajak,” cetus Ketua Komite Pemantau Pajak.

Ia juga meminta Walikota Makassar, untuk serius menyikapi permasalahan tunggakan ini. Jika perlu buat tim untuk melacak SKPD mana yang membandel terhadap pajak randis Ini dan perlu ditelusuri, agar kasus ini elas adanya.

Sekedar menambahkan, Pidana pajak UU No. 28 Tahun 2007 ancaman hukuman berjenjang.

(Zul)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.