Komnas Waspan RI: Jika Regident Ranmor Berpindah ke Dilantas, Potensi Pajak Bakal ‘Ambruk’

oleh -124 views

IMG_20150319_010234Indotimnews.com– Wacana pengambil alihan proses registrasi indentifikasi (Regident) kendaraan bermotor (ranmor) dari Samsat ke Kantor Ditlantas Polda Sulsel, kian menghangat dengan dalih penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2012, terkait regident ranmor.

Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI), menilai program yang tengah menunggu realisasi ini, dalam Perkap tidak disebutkan wajib seluruh proses regident ranmor ditarik ke direktorat.

Sekertaris Komnas Waspan, Nasution Jarre menilai, jika hal tersebut dipaksakan, maka akan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pajak ranmor.

“Jika program Ditlantas ini berjalan, saya rasa sangat sulit beriringan dengan program Pemerintah Sulsel terkait peningkatan pajak ranmor yang tengah digenjot Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda Sulsel),” jelas Nasution, Kamis (18/3/2015).

Nasution juga sangat berharap demi menjaga pelayanan prima yang sudah berjalan baik, bahwa seyogyanya, penerapan Perkap Nomor 5 Tahun 2012 dilaksanakan tanpa memangkas pelayanan yang ada.

“Untuk itu, pihak Ditlantas sebaiknya bergabung di seluruh kantor samsat yang ada di Sulsel. Artinya, dibuatkan loket khusus pelayanan BPKB, seperti yang ada di sejumlah kantor samsat di Pulau Jawa,” tambah Sekertaris Komnas Waspan RI Sulsel.

Kekhuatiran bakal ambruknya PAD pajak ranmor papar Nasution, jika BPKB dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plan nomor polisi terbit terlebih dahulu di Ditlantas, maka banyak bermuinculan spekulasi pemilik ranmor yang enggan ke samsat melakukan pembayaran pajak mereka.

“Hal ini rawan pula dimanfaatkan oknum pengusaha nakal yang memiliki puluhan hingga ratusan kendaraan, akan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak ranmor mereka, karena sudah mengantongi BPKB dan TNKB,” cetusnya.

Karena itu Komnas Waspan RI juga berharap, pihak Ditlantas Polda dalam penerapan Perkap Nomor 5 harus menjalankan secara bijak tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dan yang terpenting menghindari berbagai bentuk terjadinya pingutan di luar aturan, khususnya di lingkup ranmor baru. (Tim)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.