Komnas Waspan RI: Polri pelaksana UU, jadi punya wewenang terbitkan SIM, STNK dan BPKB

oleh -172 views

images(2)Makassar– Terkait dengan gugatan yang dilayangkan sejumlah LSM ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini tengah berjalan mengenai wewenang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kini tengah jadi perbincangan publik.

Komisi Nasional Pengawan Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI) menilai,  gugatan yang dihubungkan dengan tugas Polri terkait kewengan polri, dinilai tak sesuai Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945, tidaklah berdasar. Dan Polri adalah lembaga pelaksana Udang Undang (UU).

“Ingat, penanganan kewenangan pembuatan SIM dan STNK yang dikerjakan kepolisian sudah tepat. Berbicara registrasi dan identifikasi, yang diutamakan faktor security. Tentunya kepolisianlah yang berwewenang selaku penegak hukum, bukan Dinas Perhubungan,” jelas Sekertaris Komnas Waspan RI, Nasution Jarre, Senin (17/8/2015).

Secara gamblang dijelaskan, jelas dalam UU No.2 Tahun 2002 dan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, jelas disebutkan, wewenang tersebut tertuang di Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Iriawan menegaskan, Polri adalah pelaksana UU.

“Di pasal itu sangat jelas ada regulasi yang mengatur dalam menerbitkan SIM, STNK dan BPKB. kan, wewenang itu memang ada di kepolisian, Satuan Lalulintas. kamipun yakin masyarakat saat ini sudah cerdas dan memahami wewenang kepolsian. apalagi hakim di MK pastinya mereka lebih tahu,” ucap Sekertaris Komnas Waspan RI.

Sekedar diketahui, Diketahui, permohonan gugatan wewenang Polri itu telah memasuki sidang perdana di MK pada Kamis 6 Agustus 2015 yang lalu. Penggugat mempersoalkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal itu menjadi dasar Polri melakukan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, serta menerbitkan surat izin mengemudi.

Komnas Waspan RI juga berkeyakinan, jika masyarakat pengguna kendaraan bermotor, tetap menginginkan kepolisian melakukan tugasnya mengeluarkan SIM, STNK, dan BPKB, demi keamanan kendaraan mereka. (Zulkifli)

 

 

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.