Komnas Waspan RI: Tak Ada Alasan Samsat di Sulsel Untuk Tidak Memaksimalkan Pelayanan Regident Sesuai Pepres No.5 Tahun 2015

oleh -215 views

images(3)Indotimnews.com—Peraturan Presiden (Pepres) No,5 Tahun 2015 tentang registrasi identifikasi (regident) Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor atau disingkat Samsat.yang ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 19 Januari 2015 merupakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Hal tersebut dipaparkan Sekertaris Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan) RI, Nasution Jarre, saat diminta komentar terkait adanya kewajiban kantor samsat yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkatkan system pelayanan publik pembayaran pajak kendaraan bermotor (ranmor) melalui proses regident ranmor. Baik kendaraan baru maupun proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor .

“Pepres ini bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative,” ucap Nasution Jarre, Selasa (31/3/2015) di Makassar.

Ruang lingkup pelayanan Samsat kata Nasution, meliputi: Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor (Ranmor);, Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan Pembayaran SWDKLLAJ.

Ia menjelasaan aturan dalam pepres tersebut, Regident Ranmor sebagaimana dimaksud meliputi: a. Registrasi Ranmor baru; b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik; c. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan atau d. Registrasi pengesahan Ranmor,” bunyi Pasal 4 Ayat (1) Perpres tersebut.
Selain itu, pelayanan Regindent Ranmor juga meliputi: a. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana; b. Penggantian dokumen Regident Ranmor; dan c. Penghapusan nomor registrasi Ranmor.
Adapun pembayaran pajak meliputu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Sedangkan SWDKLLAJ terdiri dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP).

“Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohononan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi: a. Formulir Surat Permohonan Regident Kendaraan Bermotor (SPRKB); b. Identitas diri; dan c. Bukti pembayaran, yang terdiri dari PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ; administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),” jelas Seekertaris Komnas Waspan RI.

Sementara itu, dalam Pepres No.5 Tahun 2015, Adapun registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik Ranmor harus juga memenuhi persyaratan: a. Melampirkan STNK; dan b. Melampirkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sementara perpanjangan Ranmor juga harus ditambah dengan bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Perpres ini menegaskan, untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu, yang dilakukan melalui tahapan: a. Pendaftaran; b. Penerbitan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP); c. Penerimaan pembayaran; d. Pencetakan dan pengesahan; e. Penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan f. Pengarsipan.

Prosedur pelayanan Samsat dilakukan melalui Loket yang terdiri atas: a. Loket pendaftaran dan penetapan; dan b. Loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan,” bunyi Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 itu.

“Dalam konteks pelaksanaannya, Melalui Perpres ini, Presiden meminta agar di setiap wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Bersama Samsat, yang bisa berada di lingkungan kantor Kepolsian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha,” bunyi Pasal 20 Ayat (3) Perpres tersebut. Pembangunan fasilitas Kantor Bersama Samsat itu, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Ruang koordinator Samsat; b. Ruang Kepala Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi; c. Ruang Badan Usaha; d. Ruang pelayanan Samsat; e. Ruang pelayanan konsultasi dan informasi; f. Ruang pelayanan pengaduan; g. Ruang sistem informasi dan teknologi; h. Ruang pengamanan dan pengawasan internal; i. Ruang pemeriksaan cek fisik Ranmor; j. Ruang pencetakan TNKB atau workshop TNKB; dan k. Fasilitas pendukung pelayanan Samsat. (Tim)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.