Home / Indotimnews / Kritisi Taaruf Jurusan PGSD: Aktivis PB GAPEMNAS Ancam Demonstrasi

Kritisi Taaruf Jurusan PGSD: Aktivis PB GAPEMNAS Ancam Demonstrasi

MAKASSAR– Aktivis Pengurus Besar Gerakan Pemuda Nasionalis menkritisi kegiatan Taaruf Jurusan (penkaderan) HIMAPRODI-PGSD Unismuh Makassar yang rencana dilaksanakan pekan ini.

Sebut saja Irfan Samsir yang juga mahasiswa PGSD menilai dalam kegiatan itu, ada beberapa hal yang simpang siur. Di antaranya terkait masalah penetapan biaya administrasi, status kegiatan dan legalitas kegiatan, dan soal jaminan keamanan bagi mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Terkait biaya administrasi, Irfan menilai bahwa biaya administrasi, yang nilainya sebesar 250 ribu per mahasiswa baru, terkesan tidak menggunakan asas demokrasi dalam menetapkan besaran biaya.

“Rp.250 ribu untuk setiap mahasiswa baru, itu tidak demokratis, apalagi ditentukan sepihak. itu bukan uang sedikit loh, setidaknya ada 328 mahasiswa baru yang kena keharusan membayar, apa dasar mereka menghimpun dana sebanyak itu. anehnya malah dibubuhi kata wajib,” tutur Irfan dalam siaran persnya, Kamis (13/12).

Selain itu, menurut Irfan status dan legalitas kegiatan tentu perlu pula dipertanyakan. Antara taaruf jurusan/penkaderan sebagai bagian dari akademik ataukah bukan merupakan bagian dari akademik. Antara legal atau tidaknya taaruf jurusan secara aturan yang berlaku dilingkup perguruan tinggi.

“Saya masih agak bingung, kalaulah kegiatan ini statusnya bagian dari akademik, maka seharusnya tidak berbenturan dengan kegiatan perkuliahan. Tentu mahasiswa akan tertinggal, apalagi saya dengar kegiatan outdornya berlangsung selama tiga hari tiga malam,” tambahnya.

Lanjut aktivis kemahasiswaan ini, jika mengacu SK DirjenDikti No 116/B1/SK/2016 tentang panduan pengenalan kehidupan kampus maka seharusnya kegiatan seperti taaruf jurusan atau penkaderan tidak boleh dilaksanakan diluar kampus.

Terlebih lagi dalam hal jaminan keamanan atas mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan taaruf jurusan.

“Jaminan keamanan tentu harus ada, itu bisa berupa surat pernyataan yang dikeluarkan pihak Prodi maupun Himaprodi diberikan ke orang tua atau wali sebagai wujud siap bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sudah banyak contoh kok, jadi kalau tidak sanggup keluarkan surat, yah jangan ikut,” tegas Irfan.

Rencananya Irfan Samsir akan terus mengadvokasi persoalan ini, sampai mendapat kejelasan dari pihak Himaprodi-PGSD, Khususnya dari Prodi pendidikan guru sekolah dasar. Ia berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa, jika tidak mendapat titik temu serta solusi yang tepat.(Rilis)

loading...